Anggota DPRD Fraksi PKB Soroti Pengangguran di Sumedang, Warga Dapilnya Banyak yang Sulit Cari Kerja

Herman mengatakan bahwa menyediakan lapangan kerja tentu menjadi tugas pemerintah, termasuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Dedy Herdiana
tribunpriangan.com/kiki andriana
LEGISLATOR SOROTI PENGANGGURAN  - Anggota DPRD Sumedang Fraksi PKB, Herman Habibullah. Anggota legislatif Kabupaten Sumedang menyoroti soal pengangguran di wilayahnya, Selasa (25/2/2025). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Herman Habibullah, Anggota DRPD Sumedang Fraksi PKB mengaku belum faham dengan rekrutmen kerja di Sumedang

Sebab, masih banyak masyarakat di dapilnya, Cimanggung-Jatinangor yang mengeluhkan susahnya mencari kerja, tapi tidak ada upaya signifikan dari pemerintah dalam mencari solusinya. 

Herman mengatakan bahwa menyediakan lapangan kerja tentu menjadi tugas pemerintah, termasuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan yang berdiri di Sumedang

"Belum begitu memahami rekrutmen oleh Disnaker, keluhannya terkait susahnya bekerja di pabrik-pabrik di wilayah kami. Maksud saya, seperti apa ketersediaan anggaran untuk mempersiapkan tenaga kerja di Sumedang,"

"Kalau ada balai diklat (pendidikan dan latihan) untuk tenaga kerja," kata Herman, Selasa (25/2/2025). 

Baca juga: Wabup Sumedang Sudah Tinjau Banjir Cimanggung, Rencanakan Normalisasi Sungai

Setelah siap SDM kerja, pemerintah juga yang mengarahkan calon pekerja untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang tersedia lowongan kerjanya. 

"Nanti tidak usah melamar langsung ke pabrik, tapi disediakan oleh pemerintah, jadi masyarakt bukan mencari sendiri tapi disediakan oleh pemerintah,"

"Apakah ada anggaran khusus untuk pelatihan kerja, kalau beluam ada, ya kami dorong, tolong siapkan perangkat teknisnya agar masyarakat tidak susah mencari kerja," katanya. 

Dia memastikan bahwa susahnya mencari kerja di Sumedang diakui atau tidak telah menimbulkan praktik percaloan.
 
"Ini menimbulkan percaloan, peran pemerintah atau negara ya di hal-hal seperti itu," katanya seraya menyebut DPRD, Pemkab Sumedang, dan Aparat Penegak Hukum serta Satgas Saber Pungli harus juga mulai memikirkan untuk menghapus praktik percaloan itu.

Baca juga: Mantap! DBHCHT di Sumedang Biayai Pelatihan untuk Kaum Muda, Barista hingga Servis Motor Injeksi

 

Sumber: Tribun Priangan
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved