Pengusaha Asal Jakarta Dikadali Komplotan Pejabat Palsu, Dijanjikan Proyek SMK Ratusan Juta

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Di iming- imingi hibah proyek SMK di Cilacap Jateng dan Pangandaran Jabar, seorang pengusaha asal Jakarta Barat tertipu oleh sekelompok orang yang mengaku pejabat. Setelah dicek ternyata mereka komplotan penipu yang berpura-pura menjadi pejabat.

Seorang pengusaha ini bernama Drs. Erik Lionanto, SH dan sudah cukup lama menjadi pengusaha Konstruksi bangunan.

Erik mengaku tertipu oleh sekelompok orang yang berinisial ES, SW, ARM (DPO Polisi) dan MB atau biasa disapa Bahrun yang juga masih DPO kejaksaan negeri Jakarta pusat.

Erik menyampaikan, kejadian bermula ketika dirinya diperkenalkan Bahrun terkait proyek SMK di Cilacap dan di Pangandaran.

Saat diperkenalkan, Bahrun itu mengaku dari pejabat ASN di Kemendiknas yang ditugaskan menangani masalah dana hibah yang diketahui sekarang palsu untuk SMK - SMK.

"Ya, saya percaya karena pak Bahrun munajat ini datang dengan pakaian rapih layaknya seorang pejabat minimal eselon tiga. Dengan pakai name tag," ujar Erik kepada sejumlah wartawan di Pangandaran, Jum'at (6/9/2024) sore.

Kemudian, Bahrun membawa flashdisk yang isinya draft kontrak. Di mana, setelah draft kontrak itu di print ada dua sekolah di Cilacap dan Pangandaran. 

"Semua draftnya dari pak Bahrun, setelah itu pak Bahrun yang menjelaskan kepada saya selaku kontraktor dan ke pihak sekolah bahwa setelah kontrak ditandatangani, satu minggu kedepan DP akan turun dan pekerjaan akan segera berjalan," katanya.

Dalam satu paket pengerjaan yaitu masing - masing nilainya Rp 5 miliar. Baik itu SMK di Cilacap maupun di Pangandaran. 

"Masing - masing, itu nilainya Rp 5 miliar. Waktu itu saya sangat percaya proyek itu ada karena, di satu paket itu saya harus menebus DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang ada di daftar isian itu dengan nilai Rp 100 juta per satu DIPA," ucap Erik.

Awalnya, Erik mengaku dijanjikan 6 sekolah tapi ternyata hanya dikasih pekerjaan di 4 SMK. "Sehingga, menjadi Rp 150 juta per satu DIPA yang totalnya Rp 600 juta," ujarnya 

Menurutnya, DIPA yang diperlihatkan semua itu dengan memakai kop surat Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) seperti asli. 

"Termasuk, tandatangan seorang pejabat dirjen, stempel basah dan tandatangan basah. Itu diperlihatkan, makanya saya percaya," kata Ia.

Setelah beberapa waktu, Erik tanda tangan kontrak dan kemudian ES menyerahkan surat perintah membayar (SPM) dan surat pengesahan belanja (SPB) dari kementrian keuangan. "Fisik itu dia serahkan, tapi setelah kita cek ternyata itu palsu," katanya.