764 Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Tasikmalaya Butuh Penyempurnaan Hak, Anggaran Masih Saweran

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Tasikmalaya, Lina Marlina mengatakan, terdapat sebanyak 764 anak berkebutuhan khusus atau disabilitas di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Akan tetapi, angka yang diperoleh dari pihak Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang tersebar di beberapa tempat serta sejumlah komunitas yang fokus terhadap isu disabilitas tersebut masih bersifat sementara.

Hal tersebut lantaran masih banyaknya anak disabilitas yang masih belum terdata.

"Yang perlu sekali untuk ditekankan adalah, persoalan disabilitas ini tidak bisa hanya dengan merehab individunya saja, tapi juga harus direhab seluruhnya," ucap Lina kepada TribunPriangan.com pada Kamis (11/7/2024).

Yang dimaksud seluruhnya, salah satunya yakni mengoptimalkan Perwalkot Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemenuhan, dan Penyetaraan Hak-Hak Penyandang disabilitas, khususnya yang tertuang pada pasal 11.

"Ini mungkin bagaimana kita mendorong supaya ketika sudah optimal kebijakannya, otomatis hambatan dan tantangan yang ditemui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ataupun komunitas-komunitas yang berfokus pada disabilitas, itu juga bisa ditangani secara bersama-sama," jelas Lina.

Tak hanya kebijakan, menurut Lina, dalam konteks anggaran pun masih dinilai kurang.

"Kami banyak temui hambatan dan tantangan di masyarakat itu terkait dengan anak disabilitas, ada banyak hal. Misalnya seperti anak yang cerebral palsy itu belum mendapatkan pendidikan. Ada beberapalah ya. Kadang-kadang orang tua juga bingung, mau bagaimana sekolahnya, sementara si anak juga tidak bisa apa-apa, istilahnya seperti itu," tutur dia.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Lina mengambil contoh salah satu sekolah yang pernah melakukan pelayanan pendidikan inklusif pada 2017 lalu.

"Ada praktik baik yang dilakukan oleh salah satu sekolah yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan inklusif waktu tahun 2017 lalu. Itu mereka betul-betul menyelenggarakan pendidikan inklusif, mengajak dan memberikan layanan pendidikan terhadap anak disabilitas, gurunya datang ke rumah untuk memberikan stimulasi layanan pendidikan terhadap anak disabilitas," paparnya.

Hasilnya, tambah Lina, meski ekspektasi pihaknya tidak berharap seperti anak pada umumnya, namun sang anak disabilitas tersebut mampu menunjukan respons yang meningkat.

"Minimal, dia bisa merespons di beberapa kali pertemuan, itu sudah kemajuan yang luar biasa. Saya pikir itu praktik baik yang memang bisa ditindaklanjuti oleh beberapa pihak, supaya memang tidak ada alasan anak disabilitas tidak bisa mendapatkan hak untuk pemenuhan hak hidupnya," terang dia.

Menurut Lina, kategori anak disabilitas itu terdapat banyak jenisnya, meski Perwalkot Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 menyebut terdapat 4 ragam penyandang disabilitas yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik; intelektual; mental; dan/atau sensorik.

Lina pun mengatakan, anak disabilitas merupakan anak yang mempunyai hambatan dalam jangka waktu tertentu, sehingga sang anak tidak bisa mempunyai partisipasi penuh seperti yang lainnya. "Itu yang namanya disabilitas. Dia punya hambatan permanen dalam berinteraksi dengan sosial," jelasnya.