Hadapi Pilkada 2024, Lembaga Penyiaran Diminta Berikan Informasi Berimbang dan tak Memihak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet mendorong lembaga penyiaran untuk memberikan informasi yang baik dan, berimbang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang saat ini mulai berjalan.

Pernyataannya itu disampaikan dalam Literasi Media bertajuk 'Siaran Pilkada Damai di Lembaga Penyiaran', Kamis (4/7/2024).

Menurut Adiyana, lembaga penyiaran memiliki tugas penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tapi tetap mengacu pada regulasi yang mesti dijalankan, khususnya dalam situasi politik yang berpotensi memanas.

"Paling tidak di Pasal 71 SPS , TV dan Radio harus bersikap adil pada peserta Pemilu, proprosional, seimbang dan tidak memihak, agar hak publik terpenuhi untuk mendapat informasi politik yang sehat, karena frekuensi milik publik, tidak boleh digunakan untuk kepentingan kepentingan kelompok, golongan tertenti," jelasnya.

Baca juga: Ivan Dicksan Bertemu Mantan Wali Kota Syarif Hidayat Jelang Pilkada Tasikmalaya 2024, Bahas Apa?

Adiyana pun menekankan bahwa di tengah disrupsi informasi, lembaga penyiaran sebagai pilar intitusi media yang dipercaya dalam menyuguhkan informasi, mesti bertanggung jawab terhadap edukasi yang diberikan.

"Edukasi ini menjadi salah satu tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh lembaga penyiaran terlebih dalam tahun politik," tuturnya.

Saat tahun politik, kata dia, informasi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran harus memuat berimbang atau memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh calon, bukan justru memberikan ruang kepada satu calon tertentu.

Kepatuhan ini perlu terus ditingkatkan oleh lembaga penyiaran, pasalnya dijelaskan Adiyana, berkaca dari Pemilu kemarin, KPID masih menemukan adanya indikasi pelanggaran.

"Berkaca dari Pemilu kemarin, kami menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga penyiaran sebanyak 150 kasus, sedangkan kasus yang kami teruskan dalam bentuk rekomendasi, sebanyak 50 kasus, ini perlu menjadi perhatian bersama," jelasnya.

Pentingnya siaran damai dalam Pilkada di lembaga penyiaran ini, menurut Adiyana, akan menentukan referensi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.

Baca juga: DPRD Kota Banjar Setujui 2 Raperda Tentang APBD dan Penyelenggaraan Kepariwisataan

"Lembaga penyiaran bisa memberikan informasi yang baik, sehingga masyarakat memiliki referensi yang baik dalam menentukan hak pilihnya nanti," katanya.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar, mengungkapkan pernyataan yang senada dengan Adiyana.

Menurut Sabil, langkah edukasi yang dilakukan KPID kepada masyarakat melalui literasi media ini menjadi langkah tepat yang perlu ditingkatkan.

Baca juga: Pilkada Kota Cimahi 2024, PKS Lebih Pilih Bagja Setiawan Daripada Ketua DPRD Achmad Zulkarnain

Pasalnya sampai saat ini, diutarakan Sabil, tidak lebih dari 50 persen masyarakat yang memahami pentingnya pemahaman akan media.

"Kiranya tidak lebih dari 50 persen bahkan mungkin hanya 50 persen saja yang memahami pentingnya bijak dalam bermedia," imbuhnya.

Adapun langkah yang dilakukan oleh KPID ini untuk terjun langsung ke desa-desa, bertemu masyarakat untuk melakukan edukasi langsung menjadi hal yang harus terus ditingkatkan.

"Karena efeknya akan berbeda jika edukasi dilakukan secara daring atau melalui perantara media apapun dengan bertemu langsung," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanggapi soal Raffi Ahmad yang Bikin Heboh Pilkada Kabupaten Bandung dan Jeje di KBB

Sabil juga menilai, saking pentingnya literasi media bagi masyarakat, dia mendorong program literasi media di KPID menjadi program unggulan dan andalan yang perlu terus dilakukan.

"Saya akan mendorong pemerintah supa memfokuskan kepada KPID agar program literasi media ini menjadi program unggulan," ucapnya.

Hematnya, edukasi langsung ke lapangan menjadi hal yang harus dan terus dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat. [*]