10 Partai Walk Out dari Pleno Rekapitulasi Suara di Kabupaten Bandung, Kejanggalan Tak Direspons KPU

"Tapi ini surat suaranya semua sama," katanya.

Menurut Santosa, saat ada jumlah suara berbeda hanya penghitungannya dipending, lalu digelar kembali.

"Saat digelar kembali, angkanya disamakan. Namun tak dijelaskan dari mana atau bagaimana prosedurnya, seperti apa," tuturnya.

Maka kata Santosa, 10 partai non parlemen berkoalisi dan mencabut saksi.

"Kami akan laporkan ketua KPU dan Bawaslu ke DKPP kami tak akan tandatangani berita acara rekapitulasi di Kabupaten Bandung," ucapnya

Saat ditanya siapa yang diuntungkan dan yang dirugikan, Santosa mengaku, tak mengetahui siapa yang untung siapa yang rugi.

"Namun dengan penambahan suara itu, bisa saja suara kami tak berkurang, tapi suara partai lain bertambah," ucapnya.

Begitu juga Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung, Didin Saefudin, mengaku, pihaknya berkesimpulan, mencabut saksi dan tak akan menandatangani berita acara pleno, karena terindikasi banyaknya temuan mencurigakan.

"Jadi ada yang data tak sama, ada dari fisik sekian dan pdf beda, kami klarifikasi jawabannya tak memuaskan," kata Didin.

Didin mengaku, sampai sore ini pihaknya mau bertemu untuk konfirmasi ke Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, masih tak bisa.

Didin mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan dengan temuan itu, dan pihaknya akan memproses temuan tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

"Ini bukan karena kami kalah tapi menjaga keutuhan dan kesucian demokrasi," ucapnya.

Adapun 10 partai tersebut, yakni Gelora, PPP, PBB, PSI , Partai Buruh, Umat, Partai Garuda, Hanura, Perindo, dan PKN. (*)