Nasib KPPS Cantik di Pangandaran Setelah Videonya Viral, Ini Keputusan PPK dan KPU

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Viral satu anggota KPPS berparas cantik di Pangandaran mengacungkan 2 jari, menyebut nomor 2 dan nama Prabowo, akhirnya berujung dipecat.

Satu anggota KPPS yang masih muda ini bernama Helmi Hermawati bertugas di TPS 8 di Desa Pagerbumi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Satu anggota PPK Cigugur, Jenal Abidin mengatakan, memang sebelumnya si anggota KPPS itu suka bercanda tapi videonya malah diupload di media sosial.

"Itu awalnya video offline berdurasi 26 detik tapi yang terupload di Facebook berdurasi 17 detik. Jadi, di video itu ketua KPPS sempat mengingatkan untuk hati-hati jarinya. Tapi, dia biasalah malah bercanda. Malah menyebut nomor dan nama calon," ujar Jenal dihubungi melalui WhatsApp, Minggu (28/1/2023) siang. 

Baca juga: VIRAL! Satu Anggota KPPS Berparas Cantik di Pangandaran Dipecat Gara-gara Hal Ini

Pihaknya mengaku sudah meminta klarifikasi dengan tahapan dari PPK ke PPS, dari PPS ke KPPS dan langsung yang bersangkutan.

Dari hasil klarifikasi, memang dia (Helmi) mengaku tidak ada maksud mendukung salah satu pasangan calon presiden nomor urut 2. 

Karena, setelah di-tracking di Facebook dia juga terkait simbol-simbol Paslon lainnya juga ada dengan menunjukkan jari.

"Jadi, memang dari hasil klarifikasi dia reflek melakukan hal tersebut dan memang suka upload di media sosial Facebook," katanya.

Baca juga: Ribuan KPPS di Pangandaran Ikuti Bimtek Pemilu 2024, Muhtadin Pastikan Mereka Memiliki Modalitas

Hasil klarifikasi yang sudah dilakukan, kemudian dikoordinasikan ke KPU Kabupaten Pangandaran dan sementara ini mengarahkan untuk memberhentikan yang bersangkutan.

"Arahan KPU Kabupaten, sepertinya akan diberhentikan. Karena, sudah memenuhi unsur. Walaupun reflek, tapi video itu sudah viral dan memang salah," ucap Jenal.

Setelah mendapatkan arahan dari KPU Kabupaten Pangandaran, pihaknya pun sepakat untuk memberhentikannya.

"Sore ini juga, kita PPK dan PPS akan Rakor bersama KPU bagian devisi hukum. Meskipun sudah tahu aturan, tapi secara teknis mekanisme tahapan prosesnya akan ditempuh," ujarnya.

Jenal menyayangkan, kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (27/1/2024) sebelum pembukaan kegiatan Bimtek berlangsung.

"Jadi, kita juga PPK sering sekali mengingatkan terkait netralitas. Waktu pelantikan kemarin juga kita menyampaikan terkait integritas sebagai penyelenggara," katanya.

Namun, akhirnya masih ada ditemukan satu anggota KPPS yang mungkin dianggapnya sebagai lelucon. 

"Pemilu ini, memang pengalaman pertama dia menjadi anggota KPPS. Tapi, alhamdulilah setelah diberitahu akan diberhentikan, yang bersangkutan juga menerimanya. Karena, mungkin menyadari kesalahannya," ucap Jenal.

Sebelumnya, beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) viral di Pangandaran.

Video tersebut viral karena anggota KPPS itu acungkan salam dua jari, sebut nomor 2 dan nama Prabowo.

Dalam Video berdurasi 17 detik, terlihat seorang wanita berparas cantik yang merupakan anggota KPPS merekam dirinya dengan dua temannya berada di suatu ruangan aula hotel.

Di akhir video, anggota KPPS yang belum diketahui namanya menyebut nomor 2 dan nama Prabowo sambil berpose.

Video itu pun sudah berkali-kali dibagikan di aplikasi WhatsApp dan di Facebook.

Tuai Sorotan 

Pascaviralnya satu anggota KPPS di Pangandaran acungkan 2 jari, menyebut nomor 2 dan nama Prabowo sebelum bimbingan teknis (Bimtek) menuai sorotan.

Pasalnya, kasus tersebut menjadi catatan penting bagi sejumlah relawan tim pemenangan calon presiden (Capres) di Pangandaran.

Satu di antaranya oleh Sulenk Abdi Sagara Sekertaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu (TKRPP) Ganjar-Mahfud di Kabupaten Pangandaran.

"Kita meminta KPU dan Bawaslu Pangandaran melakukan sweeping terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS termasuk Panwascam, PKD ataupun Pengawas TPS," ujar Sulenk melalui WhatsApp, Senin (29/1/2024) sore.

KPU Kabupaten Pangandaran harus melakukan sweeping PPK, PPS dan juga KPPS. Apakah orangnya benar-benar netral atau malah berpihak ke satu peserta Pemilu.

Begitu pun Bawaslu Kabupaten Pangandaran harus mengidentifikasi Panwascam, PKD sampai tingkat Pengawas TPS. 

Apakah bekerja sesuai regulasi yang ada atau tidak? Jangan sampai Panwascam dan PKD ada keberpihakan pada peserta pemilu.

"Situasi politik Indonesia saat ini terancam dibajak. Pembajaknya adalah kelompok orang yang memiliki hubungan darah yang padahal tatanan demokrasi dan konstitusi itu dibangun melalui proses yang berdarah-darah," katanya. 

Persoalan adegan video KPPS yang viral memberikan dukungan kepada Paslon Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 itu, bukan kategori bercanda atau hal iseng.

"Jika penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak netral, jelas akan menjadi malapetaka dan mengancam demokrasi yang mencederai konstitusi," ucap Sulenk.

Menurutnya, membangun tatanan demokrasi dan mewujudkan konstitusi itu bukan proses yang bisa dilakukan dengan hitungan hari.

"Membangun demokrasi, menjaga konstitusi itu perjuangan yang melelahkan. Banyak yang keluar keringat, air mata dan harus berdarah-darah."

"Tolong, jangan dirusak dan harus berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku," ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya apresiasi terhadap komisioner KPU atas pemecatan satu anggota KPPS yang diduga mendukung satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden.

"Penyelenggara dan Pengawas itu wajib netral karena akan menentukan kondisi Indonesia mendatang," kata Ia.

Diberitakan sebelumnya, seorang anggota KPPS bernama Helmi Hermawati yang sebelumnya bertugas di TPS 8 di Desa Pagerbumi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran dipecat setelah videonya viral.

Helmi dipecat karena di akhir video yang berdurasi 17 detik tersebut, mengacungkan 2 jari menyebut nomor 2 dan nama Prabowo. *