Jelang Pemilu 2024, MUI Tasikmalaya: Mencari Dunia dengan Perbuatan Akhirat Itu Jelek

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya menggelar Workshop Pemilu Damai pada Kamis (12/10/2023).

Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan parpol, Bawaslu, serta ratusan tokoh agama.

Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, KH Abdul Basith Wahab mengatakan, bahwa politik identitas merupakan cara yang kurang baik.

Baca juga: LINK DOWNLOAD Buku Siswa Kurikulum Merdeka Khusus Mapel Buku Agama Hindu SMA Kelas 10-12

“Yang dimaksud oleh politik identitas itu adalah politik yang bisa membelah. Menilai seolah-olah, (misal), saya kelompok yang baik dan benar, kamu kelompok yang salah, kemudian memakai dalil-dalil agama atau budaya atau apa saja,” jelas KH Abdul kepada TribunPriangan.com di kantor MUI Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis (12/10/2023).

“Itu menimbulkan perpecahan dan itu dalam Islam juga dilarang. Namanya mencari-cari dunia dengan perbuatan-perbuatan akhirat itu lebih jelek, (jadi) kita fair (red: adil) sajalah,” lanjutnya.

Baca juga: Jalan Tol Kertosono-Kediri Bakal Usir Lahan Warga di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Nganjuk

KH Abdul juga menambahkan, bahwa sebagai masyarakat yang beragama, kita semua dituntut oleh syariat untuk berupaya. 

“Dan sekarang kita tahu, kita menghadapi hajat nasional, yakni Pemilu 2024. Maka, MUI mengadakan workshop Pemilu Damai, Aman, dan berintegritas. Ini mengajak kepada semua elemen untuk mengedepankan moralitas dan integritas, agar Pemilu 2024 kelak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa Indonesia semakin bermartabat,” tutur KH Abdul.

“Kita semua sama ‘kan, untuk mempertahankan NKRI itu tidak ada perbedaan. Jadi, tidak ada artinya kita di dalam membangun rivalitas ini rivalitas yang tidak baik. sehat-sehat sajalah gitu,” lanjut dia.

Baca juga: Jalan Tol Kertosono-Kediri Bakal Usir Lahan Warga di Desa Kedungsuko  Kecamatan Sukomoro Nganjuk

Terkait sanksi bagi pihak-pihak yang menggunakan politik identitas, KH Abdul juga mengatakan bahwa semua pihak bisa melaporkan ke Bawaslu.

“Itu sudah ada aturannya ‘kan. Tadi bisa lewat Bawaslu (Kabupaten Tasikmalaya), kalau pidana, itu bisa lewak ke pengadilan. Tadi sudah disampaikan,” lengkapnya.

Tak hanya itu, KH Abdul mengimbau masyarakat untuk meninggalkan politik uang.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana BOS di Sukabumi, Sosok Pria Berbaju Tahanan Ini Diperiksa Kejaksaan Negeri

“Kepada seluruh masyarakat, kita tanggalkanlah politik uang. Tadi ada keluhan dari salah satu calon, bahwa pihaknya tidak ingin memberi pun, justru (ada) tuntutan dari masyarakat yang ingin diberikan, itu nilainya sangat rendah,” jelas KH Abdul.

“Saya takut, kalau yang nyalon itu iblis dan iblis memberi Rp 1 miliar pada setiap orang ‘kan itu iblis bisa jadi Presiden itu, nanti bisa jadi Bupati kalau masyarakat memang sangat pragmatis gitu. Tinggalkanlah pragmatisme,” lanjutnya.

Baca juga: LINK DOWNLOAD Buku Siswa Kurikulum Merdeka Khusus Mapel Buku Agama Hindu SMA Kelas 10-12