Di Momen Hantaru 2023 ATR/BPN Kantah Ciamis Optimis Bisa Sertifikasi 83 ribu Bidang Tanah

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ke-63 Tahun 2023 digelar di halaman Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kabupaten Ciamis pada Senin (25/9/2023).

Di momen tersebut Kepala Kantor BPN Kabupaten Ciamis, Hermawan mengatakan, pihakny optimis di tahun 2023 ini bisa sertifikasikan sebanyak 83 ribu bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Secara target, total untuk tahun ini ada 83 ribu, ini ada peningkatan dibanding tahun lalu yang berjumlah 79 ribu dan itu tuntas, insyaAllah untuk tahun ini juga sama, dari 83 ribu kita sudah mencapai pemberkasan sekitar 77 ribu dan kita optimis bisa selesai sampai dengan Desember 2023," katanya saat diwawancara usai melaksanakan upacara.

Menurutnya, di Kabupaten Ciamis ini masyarakatnya sangat antusias mengikuti program PTSL yang sedang digencarkan tersebut.

" Alhamdulillah untuk di Ciamis ini mungkin agak berbeda dengan di kabupaten yang lain ya, di sini itu saya bersyukur masyarakatnya sangat antusias. Jadi 3 tahun kami melakukan komunikasi secara gencar itu Alhamdulillah sukses, tahun pertama saya di sini tuntas 93 ribu, tahun kedua 79 ribu dan sebanyak 83 ribu tahun ini kita targetkan penyerahan sertifikatnya mungkin di awal tahun 2024 itu tuntas," tambahnya.

Dari 83 ribu itu, pihaknya tetap berkomitmen untuk mengejar pemberkasan sisanya yang 6.000 bidang tanah lagi, mereka optimis di bulan Oktober mendatang bisa tuntas.

Sementara itu, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra dalam amanatnya mengatakan bahwa saat ini kementerian ATR/BPN melalui program PTSL, telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah.

“Program PTSL, telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah, diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar," imbuhnya.

Dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kolaborasi empat pilar.

“Penyelesaian sengketa dan konflik pertahanan itu sangat dipengaruhi oleh sinergi kolaborasi empat pilar yaitu Kementerian ART/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan badan peradilan,” tegasnya.

Berkat sinergi dan kolaborasi yang baik beberapa kasus konflik agraria dapat terselesaikan dengan baik, hal ini merupakan bukti keseriusan kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.

Kementrian ATR/BPN juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

“GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendiskusikan hambatan dan tantangan serta alternatif solusi dalam melaksanakan reforma agraria. Melalui wadah gtra beberapa konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun di berbagai daerah dapat terselesaikan,” terang Yana.(*)