Armada Damkar Kabupaten Tasikmalaya Minim, DPRD: Ada yang Lebih Penting
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, arahan pemerintah pusat saat ini masih berkecimpung pada pertumbuhan ekonomi paska pandemi Covid-19.
Penulis: Aldi M Perdana | Editor: Gelar Aldi Sugiara
Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana
TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah, menanggapi terkait minimnya armada Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
“Memang Damkar penting, tapi ada yang lebih penting,” kata Demi kepada TribunPriangan.com melalui sambungan telepon pada Minggu (30/7/2023).
Menurutnya, arahan pemerintah pusat saat ini masih berkecimpung pada pertumbuhan ekonomi paska pandemi Covid-19.
Baca juga: Komunitas Santri Programmer Tasikmalaya Dukung Gus Muhaimin Jadi Capres di Pemilu 2024
“Saat ini prioritas masih pada ranah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang beririsan dengan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Demi.
“Anggaran kita ini (red: Kabupaten Tasikmalaya) kecil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja hanya Rp98 miliar. Jadi, terkadang dianggarkan ke sektor sini, di sana kurang. Di isi ke sana, di sini bolong. Begitu,” lanjutnya.
Ditambah lagi, ungkap Demi, anggaran untuk Kabupaten Tasikmalaya masih bergantung pada Dana Perimbangan dan transfer pusat ke daerah.
“Menurut saya, memang sebetulnya idealnya begini; 1 kecamatan itu memiliki 1 pelayanan publik, salah satunya armada untuk Damkar. Tapi, balik lagi, anggarannya masih kurang,” jelasnya.
Baca juga: Tetap Bandel Meski Diberi Peringatan, Karaoke Rumahan di Tasikmalaya Disegel Petugas, Resahkan Warga
Indonesia Emas di 2045 mendatang, lanjut Demi, menjadi harapan bangsa Indonesia mengingat bonus demografi (red: potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, yakni proporsi usia kerja lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja) akan terjadi.
“Nah, Indonesia Emas ini akan gagal jika kasus stunting saat ini tidak ditangani. Pemimpin bangsa pada tahun itu (red: 2045) merupakan pengidap stunting. Apakah mau?” jelasnya.
“Belum lagi di sektor pendidikan. Semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu ‘kan harus digaji. Kemakmuran tenaga pendidik juga patut diperhatikan demi kebaikan anak-anak kita,” papar Demi.
Dengan demikian, sambungnya, anggaran yang berada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya saat ini tengah didorong ke beberapa sektor.
“Soal Damkar, jangankan terkait armadanya. Impian saya bahkan ingin petigas Damkar itu semua menggunakan pakaian yang safety, bahkan gajinya juga bagus,” jelas Demi.
“Hanya saja ya itu tadi, persoalaan jumlah armada yang dimiliki Damkar memang penting, tapi ada yang lebih penting,” pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.