4 Cara Jawa Barat Antisipasi Kenaikan Gelombang Inflasi di Tahun 2023

TRIBUNPRIANGAN.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai meramu cara perlindungan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi sepanjang 2023.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Iendra Sofyan menuturkan, pada Desember 2022 inflasi Jawa Barat mencapai 6,04 persen (year on year/y-o-y), lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5,51 persen.

Baca juga: Wabup Ciamis Beberkan Solusi Penanganan Inflasi di GNPIP se-Priangan Timur

Adapun berdasarkan kelompok, inflasi Jawa Barat didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,67 persen, transportasi 1,62 persen dan perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga sebesar 1,28 persen.

“Kenaikan angka ini karena dipicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," kata Iendra di Bandung, Jawa Barat, Kamis, (26/1/2023).

Baca juga: Inflasi Masih Terkendali, Perekonomian Jawa Barat Triwulan III 2022 Tumbuh Positif

Iendra menjelaskan, ada empat cara yang disiapkan untuk menyikapi potensi kenaikan inflasi tahun ini.

Pertama, intensif melakukan pemantauan harga, kedua operasi pasar dengan mengoptimalkan sokongan APBD.

Baca juga: Melonjak Hingga Rp69 Juta, DPR - MUI Soroti Usulan Pemerintah soal Biaya Haji

Untuk operasi pasar murah (OPM), pada 2022, Disperindag Jabar menyiapkan anggaran Rp 15 miliar untuk menjangkau 154.119 rumah tangga miskin (RTM), sementara pada 2023 dengan anggaran Rp 10 miliar operasi pasar ditargetkan bisa menyasar 118.000 RTM.

“Pengawasan ini harus clear soal informasi harga. OPM diberikan khusus pada warga yang berpendapatan rendah dan sesuai data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS),” tuturnya.

Ketiga, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan antar daerah dalam penyediaan komoditi bahan pokok bisa terus dilakukan.

“Memang ini hanya pemicu, tapi kami terus mendorong,” katanya.

Sementara langkah terakhir Pemprov Jabar juga sudah kini memiliki Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di Purwakarta.

Baca juga: PPKM Resmi Dicabut, Wapres Sebut Pemerintah Akan Siapkan Vaksin Anak Gratis

"PDP perannya sama kayak Bulog dan secara bertahap PT Agro Jabar akan menyerap dan mengendalikan atau membeli bahan pokok untuk masyarakat, untuk tahap awal ini beras,“ katanya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Amir Machmud mengatakan, program yang disiapkan Disperindag Jabar sudah tepat dan terarah.

“Program dinas sudah bagus, mulai dari inflasi sampai IKM dan logistik,” ujarnya.

Menurutnya, Jawa Barat memiliki tantangan cukup berat di sektor ekonomi karena tahun ini ekonomi global dipenuhi ketidakpastian.