Dugaan Monopoli Bahan Baku, Paguyuban Pengusaha Bordir Temui Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M. Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Para pengusaha bordir yang tergabung ke dalam Paguyuban Pengusaha Bordir Tasikmalaya telah menemui Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya pada Senin (26/12/2022) lalu.

Pertemuan tersebut membahas perihal keluhan mereka terkait dugaan adanya monopoli bahan baku bordir yang berimbas pada runtuhnya separuh pengusaha bordir di Kabupaten Tasikmalaya.

“Kalau di anggota Paguyuban Bordir Tasikmalaya sendiri, dari 100-an anggota, itu sudah hampir 50 persen yang gulung tikar,” ungkap Agus Husaeni selaku Ketua Paguyuban Pengusaha Bordir Tasikmalaya kepada TribunPriangan.com pada Selasa (27/12/2022) kemarin.

Baca juga: Pengusaha Bordir Tasik Menjerit, Bahan Baku Sangat Mahal

Baca juga: BSI Kembangkan Desa Binaan di Bogor Jadi Desa Sentra Padi

Bahan baku tersebut, lanjut Agus, mengalami kenaikan harga yang berdampak pada kelangkaan bahan baku, sehingga para pengusaha UMKM bordir di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kesulitan.

Hal senada juga diutarakan Alfie Akhmad Sa’adan Hariri selaku Penasehat Paguyuban Pengusaha Bordir Tasikmalaya kepada TribunPriangan.com pada Selasa (27/12/2022) malam kemarin.

“Biasanya, kenaikan harga (bahan baku) itu ada faktornya. Misal, karena kenaikan dollar atau kenaikan BBM. Sedang kenaikan harga (bahan baku) setahun belakangan ini tidak didorong oleh faktor apapun, tiba-tiba naik begitu saja. Bahkan dalam setahun, harga bahan baku bisa naik tiga kali lipat,” lengkapnya.

Baca juga: BMKG Prediksi Cuaca Kabupaten Tasikmalaya Hari Ini akan Hujan Seharian

Sehingga demikian, tambah Alfie, kenaikan harga bahan baku yang berbuntut pada fenomena gulung tikarnya separuh pengusaha bordir Tasikmalaya ini terbukti dengan banyaknya para pengusaha bordir yang menjual mesinnya sendiri.

Alfie juga menilai, bahwa hal tersebut merupakan kerugian tersendiri bagi Pemerintah Daerah Tasikmalaya, mengingat ini juga berdampak pada jumlah penyerapan tenaga kerja yang lumayan cukup banyak.

“Lumayan tinggi angkanya (penyerapan tenaga kerja yang terdampak), bisa ribuan. Itu karena satu perusahaan bordir itu kan ada operator, ada tukang solder, tukang jahit juga, macam-macamlah,” lengkapnya.

Baca juga: Jadwal SIM Keliling Polresta Bandung Hari Ini Rabu 28 Desember 2022, Ada di 2 Lokasi

Oleh karena itu, menurut Alfie, dugaan monopoli bahan baku bordir ini tentu saja menjadi salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk disoroti secara serius, mengingat kesejahteraan pengusaha bordir juga berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya.

“Mudah-mudahan pihak pemerintah dan pihak terkait yang notabene punya kewenangan, segera mengantisipasi runtuhnya para pengusaha bordir di Tasikmalaya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan segera,” sambung Alfie.

Pasalnya, permasalahan dugaan adanya praktik monopoli bahan baku ini memiliki harga sosial yang cukup mahal jika para pengusaha bordir Tasikmalaya harus mengadu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang langsung di bawah Presiden.

Oleh karena itu, lanjut Alfie, pihaknya memohon kepada para pihak terkait, khususnya eksekutor di Kabupaten Tasikmalaya, agar bisa mengingatkan pihak yang diduga memonopoli bahan baku tersebut.

Baca juga: Jadwal SIM Keliling Polres Cimahi Hari ini Rabu 28 Desember 2022, Catat Lokasi dan Waktu Layanannya

“Sebelum sampai kepada tahap yang akhirnya nanti jadi berbuntut putusan pidana, atau urusan yang mungkin juga ada denda yang cukup besar, kami mohon ini kita selesaikan dengan cara-cara yang hasanah, tanpa harus adanya benturan apapun,” lengkapnya.