Wakil Ketua DPRD Sumedang Nilai Rereongan Sapoe Sarebu yang Digagas KDM Bagus, Namun Ada Tapi-nya

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Ajakan untuk menyisihkan uang sehari seribu rupiah atau Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu yang digagas dadakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dinilai bagus oleh DPRD Kabupaten Sumedang, namun ada "tapinya". 

Mulya Suryadi, Wakil Ketua DPRD Sumedang, mengatakan, program itu sering disalahtanggapi oleh elemen di bawah. Disangkanya, hal itu wajib. 

"Rereongan Sapoe Sarebu, bagus sih, tapi jangan disarankan kepada semuanya. Hanya bagi ASN, orang yang mampu, jangan seluruhnya, seolah masyarakat diwajibkan Sapoe Sarebu, kan itu beban juga bagi masyarakat," kata Mulya kepada Tribun Jabar.id, Selasa (14/10/2025). 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, program itu harusnya menyasar orang yang mampu saja. Salah satu indikatornya, tidak ada dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).

Baca juga: Satgas MBG yang Dibentuk Pemkab Sumedang Dipuji Badan Gizi Nasional

"Kalau orang mampu saja, itu bagus. Tapi seolah-olah orang membacanya semua, walaupun KDM juga telah mengklarifikasi itu," katanya. 

Termasuk jika program ini menyasar siswa sekolah. Kepala Sekolah sering kikuk dihadapkan pada "imbauan" yang datangnya dari atasan, dalam hal ini melalui Surat Edaran Gubernur. 

"Ya ini kan kasihan, tidak semua siswa. Mungkin ada uang jajannya tidak banyak, tinggal lihat banyak yang DTKS, atau siswa yang KIP. Masa seperti itu diminta juga,"

"Sudah jelas sumbangeun tapi dititah ngaluarkeun, anjuran itu sebaiknya tidak untuk seluruh pelajar. Bukan tidak mendukung, imbauan itu hanya imbauan, tapi karena reaksi di daerah, karena kepsek takut akhirnya menerapkan seluruhnya," katanya. (***Kiki Andriana***)

Baca juga: DPRD Kota Tasikmalaya Sebut Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu Berpotensi Jadi Pungutan Liar

Baca juga: Respons Menohok Ibu-ibu di Pangandaran Soal Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu