Setengah Bumdes di Pangandaran Mati Suri, Ini yang Dilakukan Dinsos PMD

Ringkasan Berita:* Dari 93 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat hampir setengahnya mati suri

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Dari 93 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat hampir setengahnya mati suri. 

Hal tersebut mendorong pemerintah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran untuk melakukan sejumlah langkah.

Kepala Bidang Penataan, Kerja Sama, dan Pemberdayaan Desa Dinsos PMD Pangandaran, Yuningsih, mengatakan, secara administrasi dan teknis, dari 93 BUMDes di Kabupaten Pangandaran hanya 53 BUMDes yang berjalan.

"Sisanya kita dorong agar BUMDes ini bisa hidup kembali. Kalau mati suri, kan bisa hidup kembali," ujar Yuningsih kepada Tribun Jabar di Desa Cibenda Kecamatan Parigi, Selasa (5/5/2026) siang.

Baca juga: Dinsos PMD Dorong BUMDes di Kabupaten Pangandaran Kolaborasi dengan Program MBG

Menurutnya, banyak BUMDes yang tidak berjalan itu memang terbentur dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM). 

"Jadi, mereka terlalu dipaksakan menjadi pengurus BUMDes. Kan kriteria BUMDes di sini sebuah Badan usaha milik Desa. Di situ ada direktur, berarti konteksnya adalah perusahaan," katanya 

Sementara yang memang sudah dibentuk sebelumnya, orang-orang pengurusnya itu mungkin tidak sesuai dengan kriteria - kriteria sesuai ketentuan dalam sebuah perusahaan.

"Yang namanya sebuah perusahaan, kan minimal memahami dengan pembukuan administrasi sesuai dengan standar akuntansi," ucap Yuningsih.

Makanya, pemerintah Kabupaten Pangandaran membentuk forum BUMDes. Sehingga, para pengurus BUMDes bisa berinisiatif.

Di antaranya, menggunakan aplikasi FINDES (Financial Information System for Desa) untuk mempermudah pengoperasian, administrasian maupun pelaporan dari pengurus BUMDes itu sendiri.

"Jika pengurus tidak memiliki beckground akutansi dalam menyusun laporan neraca atau laporan laba-rugi, itu cukup dengan menginput bukti penerimaan atau bukti pengeluaran, itu sudah bisa tersusun neraca atau laba rugi di aplikasi FINDES," ujarnya. 

Selain penggunaan aplikasi FINDES, pemerintah daerah pun melakukan edukasi pengurus BUMDes secara langsung.

"Ya, agar BUMDes tidak mati suri. Alhamdulilah saat ini pemerintah melalui Dinsos PMD melakukan pembinaan yang salah satunya sekarang dengan judul optimalisasi kinerja BUMDes. Dimana, di sini juga kita melibatkan peran UMKM," kata Yuningsih.(*)