Polemik KJA di Pangandaran, Rektor Unpad Masih Lakukan Kajian Termasuk Soal Ucapan Susi Pudjiastuti

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Polemik Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, masih menjadi sorotan para nelayan di Pangandaran dan sejumlah tokoh di Jawa Barat.

Hingga saat ini belum ada kebijakan terbaru dari pemerintah terkait keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran ternyata banyak ditolak oleh para nelayan dan pelaku usaha wisata di Pangandaran. Bahkan, polemik KJA ini sempat memanas karena muncul pernyataan yang kurang pantas.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita Sp.M., MM., M.Kes., Ph.D angkat bicara terkait pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyebut kata bodoh kepada salah satu profesor Unpad.

Prof. Arief menegaskan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil sikap resmi.

“Ini responnya seperti apa? Masyarakat menunggu. Karena sudah masuk ke ruang publik, tentu kami akan mengkaji bagaimana hal ini disikapi secara akademik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025), di Bandung.

Baca juga: Polemik KJA Pangandaran, Satria Kamal Mamay Solihin GP Turut Buka Suara

Menurutnya, persoalan terkait perdebatan akademik seperti soal budidaya, KJA, dan lobster seharusnya ditempatkan dalam ruang diskusi ilmiah.

“Kami sepakat menjaga lingkungan. Tapi pendapat akademik juga harus dihargai, apalagi jika disertai data. Jadi kita mencari jalan yang baik di sini,” katanya.

Terkait ucapan Susi yang menyinggung pribadi profesor Unpad, Rektor menyebut masih perlu kajian lebih dalam apakah hal itu sudah masuk ranah hukum atau masih sebatas pernyataan personal.

“Kami akan coba dalami apakah ini sudah menyinggung institusi secara umum atau sifatnya personal pribadi. Nanti akan dibicarakan bersama,” jelasnya.

Baca juga: Disebut Bodoh oleh Susi Pudjiastuti soal KJA, Dekan FPIK Unpad Respons Begini

Secara pribadi, Prof. Arief menyayangkan ucapan bernada kasar itu dilontarkan di ruang publik.

“Prinsipnya, sebaiknya kita berbicara dengan lebih baik di ruang publik. Kata-kata itu bisa diartikan masyarakat dengan macam-macam. Jadi sebaiknya menghindari kata yang tidak tepat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ono Surono, menyebut persoalan keramba jaring apung lobster yang terjadi di Pangandaran selalu berkaitan dengan praktik penjualan ilegal benih lobster yang sampai kini belum terselesaikan.

“Dulu pemerintah melalui Kementerian Kelautan sempat melakukan pelarangan. Namun faktanya tidak berjalan karena nelayan masih butuh makan, sehingga banyak terjadi konflik di lapangan,” ujar Ono.

Menurutnya, pemerintah sempat menghadirkan kebijakan baru berupa pembesaran lobster. Namun, hal mendasar yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kebijakan itu memperhatikan kesejahteraan nelayan.

“Permasalahan lobster ini harus didudukkan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.