Rektor Unpad Akan Kaji Ucapan Susi Pudjiastuti yang Sebut Profesor Unpad 'Bodoh'

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita Sp.M., MM., M.Kes., Ph.D angkat bicara terkait pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyebut kata bodoh kepada salah satu profesor Unpad.

Prof. Arief menegaskan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil sikap resmi.

“Ini responnya seperti apa? Masyarakat menunggu. Karena sudah masuk ke ruang publik, tentu kami akan mengkaji bagaimana hal ini disikapi secara akademik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025), di Bandung.

Menurutnya, persoalan terkait perdebatan akademik seperti soal budidaya, KJA, dan lobster seharusnya ditempatkan dalam ruang diskusi ilmiah.

“Kami sepakat menjaga lingkungan. Tapi pendapat akademik juga harus dihargai, apalagi jika disertai data. Jadi kita mencari jalan yang baik di sini,” katanya.

Baca juga: Polemik KJA Pangandaran, Satria Kamal Mamay Solihin GP Turut Buka Suara

Terkait ucapan Susi yang menyinggung pribadi profesor Unpad, Rektor menyebut masih perlu kajian lebih dalam apakah hal itu sudah masuk ranah hukum atau masih sebatas pernyataan personal.

“Kami akan coba dalami apakah ini sudah menyinggung institusi secara umum atau sifatnya personal. Nanti akan dibicarakan bersama,” jelasnya.

Secara pribadi, Prof. Arief menyayangkan ucapan bernada kasar itu dilontarkan di ruang publik.

“Prinsipnya, sebaiknya kita berbicara dengan lebih baik di ruang publik. Kata-kata itu bisa diartikan masyarakat dengan macam-macam. Jadi sebaiknya menghindari kata yang tidak tepat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ono Surono, menyebut persoalan keramba jaring apung lobster yang terjadi di Pangandaran selalu berkaitan dengan praktik penjualan ilegal benih lobster yang sampai kini belum terselesaikan.

“Dulu pemerintah melalui Kementerian Kelautan sempat melakukan pelarangan. Namun faktanya tidak berjalan karena nelayan masih butuh makan, sehingga banyak terjadi konflik di lapangan,” ujar Ono.

Menurutnya, pemerintah sempat menghadirkan kebijakan baru berupa pembesaran lobster. Namun, hal mendasar yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kebijakan itu memperhatikan kesejahteraan nelayan.

“Permasalahan lobster ini harus didudukkan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.

Ono juga mengapresiasi langkah Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menaruh perhatian terhadap isu tersebut melalui riset di bidang perikanan.

“Unpad harus diapresiasi karena mau melakukan penelitian yang hasilnya bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial, budaya, dan lingkungan. Semua pihak sebaiknya menahan diri dan memberi kesempatan kepada Unpad untuk melakukan penelitian,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus melibatkan akademisi dalam setiap perencanaan dan penyelesaian konflik.

“Kalau ada kepentingan yang saling bertolak belakang, yang bisa menjadi penengah adalah akademisi. Pemprov dan pemkab harus duduk bersama dengan akademisi untuk mencari solusi terbaik,” pungkas Ono.(*)