Pemecatan Anggota DPR Tak Cukup! Netizen Beri 7 Tuntutan Lain Lewat Diaspora, Deadline 5 September 

2. PECAT anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel. KPK AUDIT segala kepemilikan harta, aset, dsb.

3. BEBASKAN pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada demo 25, 28, 29 Agustus 2025.

4. REFORMASI DPR:

• AUDIT secara TRANSPARAN lewat badan NETRAL penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun. Kedepannya laporkan penyerapan anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat.
• RAMPINGKAN anggaran dan jumlah anggota DPR.
• TOLAK mantan napi korupsi sebagai anggota DPR & BUMN.
• HAPUSKAN perlakuan istimwea yang menciptakan kesenjangan rakyat, seperti:
  1) PPh 21 ditanggung oleh APBN,
  2) Sistem pengawalan khusus
  3) transportasi cukup transportasi umum gratis
  4) pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 periode
• Kedepannya:
  1)KPK MENINJAU DAN MEMERIKSA setiap anggota 2)DPR dan SIARKAN segala sidang dan rapat secara LIVE.

5. TURUNKAN gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas TOTAL TAKE HOME PAY maksimal lima kali UMR (berikan kejelasan dan transparansi besaran gaji).

6. TETAPKAN Key Performance Indicators (KPI) yang terukur untuk anggota DPR sebagai standar kinerja. Kedepannya: evaluasi dan PECAT yang tidak memenuhi target dan laporkan progres, pencapaian, tantangan secara berkala kepada rakyat.

Usulan syarat menjadi anggota DPR sebagai berikut:

• Pendidikan minimum Strata 1 (S1) atau setara.
• Standar skor TOEFL minimal 500.
• Kesesuaian latar belakang dengan bidang komisi.
• Tes kapabilitas layaknya PNS atau BUMN (tes IQ, EQ, AQ, dsb).

7. AUDIT BUMN secra menyeluruh untuk memastikan profitabilitas, membuka peluang Initial Public Offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profit dan kontribusi positif APBN.

Tuntutan tambahan lainnya yang juga dianggaap penting:

• BATALKAN rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
• ADILI pembunuh Affan AEBERAT-BERATNYA. NEGARA HARUS MENANGGUNG biaya hidup keluarganya. LENGSERKAN kapolri yang gagal memberi komando untuk melindungi masyarakat.
• BERIKAN standar gaji yang layak kepada guru.
• REFORMASI KINERJA KEPOLISIAN yang professional, berpihak dan berempati terhadap rakyat bukan membela kepentingan penguasa.

Dalam postingan tuntutan finalnya, Salsa memberikan tenggat pelaksanaan tuntutan tersebut selambat-lambatnya pada 5 September 2025 pukul 23.59 WIB.

(*)

Baca artikel TribunPriangan.com lainnya di Google News