Pemecatan Anggota DPR Tak Cukup! Netizen Beri 7 Tuntutan Lain Lewat Diaspora, Deadline 5 September 

TRIBUNPRIANGAN.COM - Pidato Presiden Prabowo menyoal aksi demo dan bentrokan yang tengah menjamur di tanah air, seakan tak memuaskan hati masyarakat secara nasional.

Pasalnya, beredar kabar soal deretan tuntutan yang dirasa belum sepenuhnya dituruti Pemerintah.

Hal ini dikarenakan, isi pidato kepemerintahan Presiden tersebut, hanya berfokus pada deretan anggota DPR yang dinonaktifkan dari Partai dan kedudukannya yang dicabut dari DPR.

Hal ini menimbulkan perencanaan baru ditengah masyarakat, salah satunya beredar kabar soal aksi demo secara nasional pada hari ini, Senin 1 September 2025.

Adapun, dalam aksi ini masyarakat diketahui akan menyuarakan 7 tuntutan yang sedari awal telah disuarakan sejak 25 Agustus 2025 lalu.

Baca juga: Ramai Soal Kebijakan Darurat Militer, Apa Artinya? Ini Hal yang Membatasi Masyarakat

Hal ini diketahui dari salah satu Aktivis media sosial Salsa Erwina, yang belakangan tengah menjadi sorotan publik setelah mengunggah “Tuntutan dalam 7 Hari Kedepan” pada akun insagramnya @salsaer.

"Kami menuntut kalian karyawan-karyawan yang dibayar dengan pajak rakyat dan diberikan tugas untuk mewakili rakyat, untuk melaksanakan tuntutan ini selambat-lambatnya pada 5 SEPTEMBER 2025 pukul 23:59 WIB. Kita akan menilai apakah kalian masih pantas mengemban amanat rakyat?,

Jangan biarkan kekacauan ini berlanjut, kita semua marah, murka dengan cara kalian menjalankan sistem pemerintahan di negara tercinta. Sekarang bola ada ditangan kalian, mampukah mewujudkannya? (Sembari mengetag akun) @dpr_ri dan @prabowo.

Semua bangsa Indonesia, kita kampanyekan terwujud dalam 7 hari kedepan! HIDUP RAKYAT!! 

kita semua berhak hidup layak dan hidup dinegara yang adil, bebas korupsi, berpihak pada rakyat bukan kepentingan partai atau siapapun ???????????????????? kembalikan kedaulatan ketangan rakyat!!!!" tulisnya dalam postingan tersebut.

Baca juga: Daftar Nama Artis yang Buka Suara Terkait Demo Agustus 2025

Sekedar info, Salsa merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di Denmark dan bekerja sebagai strategy manager di perusahaan paling sustainable di dunia yaitu Festas.

Namanya mulai dikenal publik setelah membuat pernyataan “menantang” anggota DPR, Ahmad Sahroni untuk berdebat. 

Hal ini diawali karena Ahmad Sahroni mengatakan hal tidak pantas kepada rakyat Indonesia.

Berikut ini rangkuman isi dari “Tuntutan dalam 7 Hari Kedepan” tersebut.

Tuntutan dalam 7 Hari Kedepan

1.SAHKAN Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

2. PECAT anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel. KPK AUDIT segala kepemilikan harta, aset, dsb.

3. BEBASKAN pihak-pihak yang ditangkap dalam kaitannya dengan penyampaian aspirasi masyarakat pada demo 25, 28, 29 Agustus 2025.

4. REFORMASI DPR:

• AUDIT secara TRANSPARAN lewat badan NETRAL penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun. Kedepannya laporkan penyerapan anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat.
• RAMPINGKAN anggaran dan jumlah anggota DPR.
• TOLAK mantan napi korupsi sebagai anggota DPR & BUMN.
• HAPUSKAN perlakuan istimwea yang menciptakan kesenjangan rakyat, seperti:
  1) PPh 21 ditanggung oleh APBN,
  2) Sistem pengawalan khusus
  3) transportasi cukup transportasi umum gratis
  4) pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 periode
• Kedepannya:
  1)KPK MENINJAU DAN MEMERIKSA setiap anggota 2)DPR dan SIARKAN segala sidang dan rapat secara LIVE.

5. TURUNKAN gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas TOTAL TAKE HOME PAY maksimal lima kali UMR (berikan kejelasan dan transparansi besaran gaji).

6. TETAPKAN Key Performance Indicators (KPI) yang terukur untuk anggota DPR sebagai standar kinerja. Kedepannya: evaluasi dan PECAT yang tidak memenuhi target dan laporkan progres, pencapaian, tantangan secara berkala kepada rakyat.

Usulan syarat menjadi anggota DPR sebagai berikut:

• Pendidikan minimum Strata 1 (S1) atau setara.
• Standar skor TOEFL minimal 500.
• Kesesuaian latar belakang dengan bidang komisi.
• Tes kapabilitas layaknya PNS atau BUMN (tes IQ, EQ, AQ, dsb).

7. AUDIT BUMN secra menyeluruh untuk memastikan profitabilitas, membuka peluang Initial Public Offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profit dan kontribusi positif APBN.

Tuntutan tambahan lainnya yang juga dianggaap penting:

• BATALKAN rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
• ADILI pembunuh Affan AEBERAT-BERATNYA. NEGARA HARUS MENANGGUNG biaya hidup keluarganya. LENGSERKAN kapolri yang gagal memberi komando untuk melindungi masyarakat.
• BERIKAN standar gaji yang layak kepada guru.
• REFORMASI KINERJA KEPOLISIAN yang professional, berpihak dan berempati terhadap rakyat bukan membela kepentingan penguasa.

Dalam postingan tuntutan finalnya, Salsa memberikan tenggat pelaksanaan tuntutan tersebut selambat-lambatnya pada 5 September 2025 pukul 23.59 WIB.

(*)

Baca artikel TribunPriangan.com lainnya di Google News