Demo Massa Termasuk Ibu-ibu di Depan Kantor DPRD Jabar Suarakan 10 Tuntutan dan Lemparkan Sampah

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurahman

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Kantor DPRD Jabar kembali didatangi massa yang melakukan demonstrasi. Kali ini, giliran masyarakat sipil yang didominasi ibu-ibu lakukan demo, Kamis (4/9/2025). 

Sejumlah ibu-ibu berpakaian serba pink atau merah muda ini, merupakan gabungan dari sejumlah forum yakni Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan dan Rakyat Anti Penggusuran.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap tindakan represif Polisi, menuntut disahkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor dan pangkas anggaran tunjangan untuk DPR.

Dalam rangkaian aksinya, massa juga menggelar teatrikal dengan melempar sejumlah kantong plastik berisi sampah ke arah Gedung DPRD Jawa Barat. 

Baca juga: Kota Bandung Masih Siaga Buntut Gejolak Aksi Demonstrasi, Berdampak ke Long Weekend Besok?

Aksi pelemparan sampah itu sebagai simbol bahwa kantor tersebut merupakan tempat sampah. 

"Warga menilai bahwa tempat ini selayaknya adalah tempat sampah. Maka tema hari ini, buang sampah pada tempatnya," ujar Angga, koordinator aksi.

Akibat aksi tersebut, hampir seluruh bagian pagar Gedung DPRD Jabar dipenuhi sampah plastik dan sampah sisa makanan. Bau dari sampah itu pun relatif menyengat. 

Aksi simbolis itu juga mereka lakukan sebagai wujud kekecewaan atas kondisi yang tengah berlangsung di Indonesia.

“Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represif aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan,” ujar Angga, koordinator aksi.

Angga juga menuntut agar Pemprov Jabar membatalkan segala bentuk kerjasama dengan TNI agar Jawa Barat terhindar dari kepentingan militer.

“Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," katanya.

Berikut poin-poin tuntutan masa aksi. 

1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.

2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.