Demonstran Lesehan Bareng Forkopimda Cimahi di Halaman DPRD, Aspirasi Diteruskan ke Pusat

Laporan kontributor Tribunjabar.id Rahmat Kurniawan

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIMAHI - Massa aksi yang menggelar demo di DPRD Cimahi disambut langsung oleh jajaran Forkopimda, Selasa (2/9/2025).

Massa yang tadinya menggelar aksi di luar dipersilakan masuk ke halaman DPRD Cimahi.

Pantauan di lokasi, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Kapolres Cimahi, AKBP Niko N Adi Putra, Ketua DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko, hingga Dandim 0609 Letkol Ratno duduk lesehan di tanah bersama ratusan demonstran.

Para demonstran menyampaikan langsung sejumlah tuntutan mulai dari pencabutan tunjangan anggota DPR RI, reformasi di tubuh Polri, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, hingga mendesak pemecatan anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan partai.

"Dalam waktu 1x24 jam, aspirasi ini harus disampaikan kepada tingkatan yang lebih tinggi," ujar salah satu orator.

Terpisah, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengapresiasi para mahasiswa yang telah melakukan unjuk rasa dengan tertib.

Sambutan yang diberikan jajaran Forkopimda dengan duduk bersama merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan.

"Semua berjalan kondusif, kami hadir semua Forkopimda, Kapolres, Ketua DPRD, Dandim, Kajari, menerima mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Ini bentuk kepedulian kami terhadap demonstran. Sehingga demo ini terjalin dia arah layaknya orang tua dan anak," kata Ngatiyana.

Baca juga: Demo Indonesia Cemas 2 September 2025 Ditunda, BEM SI Ungkap Alasannya

Baca juga: 66 Polisi Polda Jabar Luka-luka Akibat Demo di Bandung, 6 di Antaranya Luka Berat dan Harus Operasi

Kesepakatan yang terjalin dengan para demonstran akan langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait, baik dari dewan maupun kepolisian.

"Yang disampaikan salah satunya soal anggota DPR yang melakukan pelanggaran, permintaan nya diberhentikan, kedua mengenai UU perampasan aset pelaku korupsi, kita melalui DPRD kita sampaikan ke pusat, kita hanya sekadar melanjutkan aspirasi," ujarnya. 

Sebelumnya, ratusan mahasiswa ini menggeruduk DPRD Cimahi, Selasa (2/9/2025). Mereka menggelar unjuk rasa untuk menuntut agar pemerintah segera mencabut tunjangan anggota DPR RI hingga adanya perbaikan di instansi kepolisian.

Pantauan di lokasi, rombongan mahasiswa tiba di DPRD Cimahi pada pukul 14.15 WIB. Mereka menggunakan sejumlah almamater lintas kampus dan langsung berorasi di depan kantor DPRD Cimahi.

Sekitar 45 menit berselang, massa aksi terlihat membakar ban untuk mengobarkan semangat massa aksi.

"Tuntutan kami tidak jauh berbeda dengan daerah yang lain maupun nasional, pencabutan tunjangan DPR, kelakuan atau attitude para dewan, dewan kan representasi dari rakyat tetapi komunikasi dengan publiknya tidak mencerminkan mereka adalah dewan perwakilan rakyat, lalu internal polri terkait meninggalnya satu korban nyawa dari Ojol Affan Kurniawan, itu mobil brimob melindas," kata salah satu perwakilan massa, Akhip saat ditemui di sela-sela demo.

Akhip mengatakan, rentetan demonstrasi merupakan respons kemarahan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai tidak profesional dan tidak berempati kepada rakyat.

Aksi unjuk rasa akan terus berlangsung hingga Ketua DPRD hingga Kapolres Cimahi menemui massa untuk diminta membuat kesepakatan reformasi.

"Kita ingin bertemu dengan ketua DPRD Kota Cimahi, ketua Fraksi harus hadir, Bapak Kapolres juga, karena tuntutan yang ada di tubuh Polri itu sendiri. Menandatangani apa yang menjadi tuntutan kami," ujarnya.

Dia memastikan unjuk rasa yang digelar akan mengikuti rigulasi dan tidak akan berujung anarkis. Dia menegaskan, aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi di beberapa daerah merupakan buntut adanya penyusup dan provokator.

"Anarkis lahir karena ada provokasi di belakangnya, kami elemen mahasiswa, organisasi mahasiswa Cimahi kita demo hasil dari kajian kita, kita mengikuti prosedur yang ada. Bisa dilihat kita hanya menyampaikan aspirasi, yang mengecoh biasanya orang yang bukan dari barisan kami," tandasnya. (*)