Gelar Aksi dan Bakar Ban, Mahasiswa Soroti Kinerja DPRD dan Bupati Tasikmalaya 

Ringkasan Berita:

• PMII demo DPRD Tasikmalaya, kritik kinerja dewan dinilai tanpa gebrakan
• Soroti pinjaman Rp230 miliar Pemkab, kualitas jalan dianggap buruk
• Tuntut transparansi, tolak monopoli, kawal infrastruktur dan anggaran

 

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pada Kamis (22/1/2026).

Kehadiran mereka menyuarakan soal kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang tidak ada gebrakan apapun dalam perkembangan di daerah.

Selain itu, massa juga menyingung terkait peminjaman anggaran senilai Rp230 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai belum bisa memberikan dampak khususnya infrastruktur jalan.

Dalam aksinya mereka terus meneriaki pimpinan dewan yang meminta hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa.

Puluhan mahasiswa juga sampai membakar ban di depan gedung DPRD karena tidak diperkenankan masuk untuk berdialog dengan pimpinan dewan.

Baca juga: 7 Pejabat Eselon II di Pemkab Tasikmalaya Bakal Pensiun Tahun 2026

Namun, setelah aksi berlangsung satu jam dengan melakukan orasi di depan gedung, akhirnya massa diperkenankan masuk berdialog dengan perwakilan dewan Kabupaten Tasikmalaya.

"Saat ini kita menindaklanjuti soal aset dan yang kedua melakukan pengawalan fiber optik yang saat ini terkait perizinan pun belum jelas, dan ketiga kita mengawal masalah pinjaman yang dilakukan pemerintah sebesar 230 miliar," ungkap Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya Mujib Rahman Wahid dikonfirmasi TribunPriangan.com.

Tapi yang menjadi fokus utama yakni pinjaman ratusan miliar oleh Pemkab Tasikmalaya untuk pembangunan jalan di Kabupaten Tasikmalaya.

Dirinya berharap aspirasi yang disuarakan ini bisa cepat didengar dan dilakukan gebrakan oleh dewan maupun Pemkab Tasikmalaya.

"Kita berharap masalah anggaran yang di alokasikan untuk infrastruktur jalan itu bisa manfaat. Karena, saat ini dalam perbaikan jalan di lapangan kualitasnya sangat tidak layak," tegas Mujib.

Jangan sampai hanya karena sebagai gebrakan awal, pembangunan malah asal-asalan dan terkesan dipaksakan untuk kepentingan janji politik.

"Apalagi soal pinjaman ini akan diangsur selama lima tahun, jangan sampai pinjamannya masih berjalan tapi kualitas jalannya sudah rusak. Ini yang menjadi tekanan dari kita untuk mengawalnya," ucap Mujib.

Dia juga menyebut, proyek pembangunan jalan yang saat ini masih dikerjakan ada temuan dan praktik monopoli oleh oknum pejabat.