Momen Unik Demo di Garut, Mahasiswa Absen Satu Persatu Anggota DPRD: Tak Hadir, Sertakan Surat Sakit

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari 

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT -  Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di halaman kantor Bupati Garut menyisakan momen unik.

Mahasiswa berhasil melakukan dialog bersama bupati Garut dan anggota DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025).

Yang menjadi sorotan, mahasiswa melakukan absensi terhadap anggota DPRD yang hadir, dengan cara membacakan nama mereka satu per satu.

Anggota dewan yang dipanggil namanya kemudian berdiri lalu memberikan gestur hormat kepada peserta aksi.

Hasilnya sekitar 80 persen anggota DPRD hadir, sementara beberapa lainnya tidak tampak hadir. 

Baca juga: Abenk Marco Preman Pensiun Sibuk Bagikan Roti dan Air Mineral di Tengah Demo Mahasiswa Garut

Dalam kesempatan itu, mahasiswa pun meminta surat sakit bagi anggota yang tidak hadir, seolah-olah mereka sedang berada di bangku sekolah. 

"Jika tidak hadir karena sakit mohon sertakan surat sakit, sebelum kita mulai membacakan tuntutan, kami juga di kampus selalu diminta surat sakit," ujar Koordinator Aksi Adrian Hidayat di hadapan para anggota DPRD.

Aksi ini pun mengundang tawa dan apresiasi dari para mahasiswa yang hadir, sekaligus menegaskan bahwa mahasiswa sangat kritis terhadap kehadiran para wakil rakyat.

Dalam momen itu pula, sejumlah anggota DPRD Garut yang terlambat mengisi absen dengan sukarela menghadap ke hadapan mahasiswa untuk menandatangani absensi kehadiran.

"Dari 50 anggota dewan, yang hadir hanya 40 orang. Tapi ini adalah sejarah buat Garut baru kali ini kita diterima dengan lengkap, semua unsur pemerintahan ada di sini," ungkapnya.

Pantauan Tribunjabar.id, aksi massa diterima secara terbuka oleh Pemerintah Garut di halaman kantor Bupati. 

Mereka berdialog selama satu jam untuk membahas poin-poin tuntutan, hingga akhirnya menandatangani disepakati bersama.

Ada enam poin tuntutan yang berhasil disepakati dalam pertemuan tersebut, pertama DPRD Kabupaten Garut agar melakukan transparansi dalam kinerja dan pertanggungjawaban terhadap anggaran (publikasi media).

Kedua, DPRD Kabupaten Garut melaporkan secara tertulis dan terpublikasi di media hasil reses.