Daftar Nama 7 Cawabup Ciamis, Mulai Kader Partai hingga Mantan Perwira

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Berikut ini daftar nama 7 nama calon Wakil Bupati ( Cawabup) Ciamis yang kemungkinan akan diusung sejumlah partai di Kabupaten Ciamis.

Dari nama-nama yang sudah mencuat ke permukaan dan ramai menjadi sorotan masyarakat Ciamis, adalah mulai dari kader partai politik dan ada mantan perwira polisi.

Kabar terbaru muncul dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ciamis.

Sebelumnya, wacana calon wabup pengganti Yana D Putra yang meninggal dua hari sebelum pemilihan kepala daerah Kabupaten Ciamis telah muncul sejak pertengahan 2025.

Hingga saat ini kabar tentang nama-nama yang muncul disebut sebagai calon wabup Ciamis sudah mencapai 8 nama, baik sebagai kader maupun simpatisan partai.

Terbaru, Ketua DPD PKS Ciamis, Didi Sukardi, menyatakan partainya bersikap terbuka dan mendukung penuh langkah Bupati Ciamis terkait pengisian posisi Wakil Bupati yang hingga kini masih kosong.

Baca juga: 3 Nama Kader PKS Jika Diminta Calon Wakil Bupati Ciamis Pendamping Herdiat

Didi menegaskan pihaknya tidak akan mengajukan calon sendiri kecuali atas permintaan langsung dari Bupati Ciamis Herdiat Sunarya.

“Kalau Pak Bupati merasa perlu ada wakil, maka PKS akan mendukung sepenuhnya. Soal siapa orangnya, tentu tergantung pilihan beliau. Bila beliau menginginkan kader PKS, bisa saja Kang Dede Herli, Ade Amran, atau Arif,” kata Didi, Senin (22/9/2025).

Didi menambahkan, langkah politik terkait pengisian posisi Wakil Bupati sebaiknya dikonsolidasikan langsung oleh Bupati bersama partai-partai koalisi. 

“Kita tidak akan mencalonkan kecuali diminta langsung oleh Pak Bupati. PKS akan selalu memberikan dukungan agar pemerintahan Kabupaten Ciamis berjalan optimal, apalagi kondisi APBD saat ini sedang defisit,” ujarnya.

Selain itu, sebelumnya juga ramai disebutkan bahwa Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI Perjuangan) banyak mendapat dukungan untuk menjadi calon Wakil Bupati.

Menanggapi hal itu, Didi menegaskan bahwa PKS tidak pernah mendorong hal itu.

“Kami hanya mengapresiasi jika kemudian Pak Nanang (Ketua DPRD) memiliki keinginan, itu sah-sah saja, dan tentu nanti akan diputuskan bersama koalisi,” jelasnya.

Selain PKS dan PDI Perjuangan yang nama-namanya sudah ramai menjadi pembicaraan, dari partai lain pun sudah muncul.

Seperti dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Ciamis, Yulianti, Rabu (20/8/2025) bahwa, Demokrat telah menyiapkan kader internal untuk diusulkan sebagai calon Wakil Bupati, yakni Anjar Asmara.

Sosok Anjar Asmara yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis itu tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan politisi, birokrat, maupun bagi masyarakat Kabupaten Ciamis.

Kemudian muncul juga nama dari Partai NasDem, yakni H Pepi Tommy Sudrajat.

Ia adalah politisi yang kini menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPW Partai NasDem Jawa Barat, 

Pepi bahkan sudah melakukan silaturahmi dengan Bupati Herdiat dan jajaran Partai NasDem Ciamis.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut tak ada pembahasan khusus mengenai kandidat Wakil Bupati Ciamis.

“Yang kami bahas lebih banyak soal masa depan pembangunan Ciamis,” tutur Pepi, Selasa (1/7/2025).

Meski begitu, sebagai putra daerah, Pepi menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi lebih luas jika mendapatkan kepercayaan. 

Bahkan ia terbuka untuk melakukan safari politik ke partai-partai lain dalam koalisi, apabila diarahkan oleh partainya. 

"Yang terpenting adalah adanya restu dan dukungan dari Bupati dan para anggota DPRD. Saya mohon doa dan dukungannya,” imbuhnya.

Berbekal latar belakang sebagai pengusaha, Pepi memiliki pengalaman manajerial dan jejaring luas yang bisa menjadi nilai tambah dalam mendukung program pembangunan daerah.

Dan, Ia meyakini bahwa posisi Wakil Bupati harus diisi oleh sosok yang siap bekerja dan bersinergi penuh dengan Bupati.

Sebelumnya juga muncul nama Kombes Pol (Purn) Nurfalah setelah yang bersangkutan bersilaturahmi ke DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis. 

Meski menyambut baik niat  yang ingin mengabdi sebagai Wabup, Partai Golkar menegaskan bahwa tahapan politik masih menunggu kejelasan regulasi pengisian kekosongan jabatan tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Ciamis, H Trian Slamet Triana, seusai menerima kunjungan silaturahmi Kombes (Purn) Nurfalah di Kantor DPD Golkar, Rabu (25/6/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, Nurfalah menyampaikan niat dan kesiapannya maju sebagai calon Wakil Bupati Ciamis, serta meminta dukungan dari Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan politik di Kabupaten Ciamis.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi keberanian beliau sebagai putra daerah yang tampil ke permukaan. Ini menjadi sinyal positif, karena tidak banyak yang secara terbuka menyatakan niat,” ujar Trian, Jumat (27/6/2025).

Selain ke DPD Golkar Ciamis, Kombes (Purn) Nurfallah yang juga datang bersilaturahmi ke Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ciamis, Rabu (25/6/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Kombes (Purn) Nurfallah menyampaikan niatnya untuk maju mengisi kekosongan Wakil Bupati Ciamis. 

Meski belum secara resmi mendeklarasikan diri, kehadiran pensiunan perwira tingkat ketiga menengah Polri ini menjadi sinyal awal munculnya dinamika baru di dunia politik lokal.

Ketua DPC PKB Ciamis, Ai Ratna Intan Solihah, menyambut positif kunjungan tersebut. 

Ia menegaskan bahwa partainya terbuka bagi siapa pun yang ingin berdiskusi dan berkontribusi untuk kemajuan Ciamis.

“PKB menyambut baik siapa pun yang datang dengan niat baik membangun daerah. Pak Nurfallah hadir dengan semangat tersebut, dan tentu kami membuka ruang komunikasi,” ujar Ai Ratna.

Menurutnya, posisi Wakil Bupati ke depan akan memegang peranan strategis, terutama dalam mendukung kinerja kepala daerah menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.

“Ciamis punya wilayah luas dan tantangan pembangunan yang beragam. Dibutuhkan sosok wakil yang bisa sinergis dan memperkuat visi-misi kepala daerah,” tambahnya.

PKB, lanjut Ai Ratna, akan menyeleksi setiap figur yang muncul secara objektif, terbuka, dan demokratis.

“Kami tidak melihat latar belakang partai semata, melainkan pada kapasitas dan komitmen untuk membawa energi positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Kombes (Purn) Nurfallah menyebut kunjungannya ke PKB masih bersifat pribadi. 

Ia belum bergabung dengan partai politik mana pun, meskipun mengaku mendapat dorongan dari masyarakat Panjalu serta sinyal dari PDIP di Bandung.

“Saya ingin membuka ruang dialog dengan berbagai pihak. Termasuk mendengar langsung aspirasi dari akar rumput,” ujarnya.

1. Dede Herli (PKS)
2. Ade Amran (PKS)
3. Arif Anwar Budiman (PKS)
4. Nanang Permana (PDI P)
5. Anjar Asmara (Demokrat)
6. Pepi Tommy Sudrajat (NasDem)
7. Kombes (Purn) Nurfallah (bersilaturahmi ke DPD Golkar dann DPC PKB)

Meski saat ini sudah ramai nama-nama yang muncul untuk menjadi calon Wakil Bupati, Ketua DPD PKS Ciamis, Didi Sukardi, mengingatkan adanya kendala hukum yang bisa membuat kursi Wakil Bupati Ciamis tetap kosong hingga akhir masa jabatan.

“Kasus di Ciamis ini unik, karena Pak Yana meninggal hanya dua hari sebelum pemilihan. Kondisi ini membuat proses pengisian jabatan Wakil Bupati membutuhkan kejelasan hukum, mungkin perlu fatwa Mahkamah Agung,” terangnya.

Dengan demikian, keberlanjutan posisi Wakil Bupati Ciamis masih menunggu kepastian regulasi.

Namun PKS menegaskan tetap berada di barisan pendukung Bupati Herdiat demi menjaga stabilitas pemerintahan di Kabupaten Ciamis. 

Sejalan dengan itu, Ketua DPD Partai Golkar Ciamis, H Trian Slamet Triana, pun sebelumnya menyatakan tidak ingin gegabah dalam menyikapi proses politik ini. 

Menurutnya, hingga saat ini belum ada kejelasan regulasi terkait mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati, yang berbeda dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Yang ada sekarang baru regulasi PAW. Sementara kondisi di Ciamis adalah kekosongan, bukan PAW. Jadi kami masih menunggu kepastian regulasi dan dasar hukumnya agar proses ke depan tidak menimbulkan persoalan,” jelasnya.

Trian menambahkan, secara prosedural, jika mengacu pada aturan yang ada, pengisian jabatan Wabup dilakukan melalui usulan dari partai koalisi pengusung. (*)