TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sejumlah tempat di Jawa Barat naik.

Di Cirebon, PBB naik "istimewa". Di Kabupaten Sumedang, ada juga kenaikannya. Bahkan menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , sejak 2024 sudah ada kenaikan. 

drg. Rahmat Juliadi, Anggota Komisi III DPRD Sumedang fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan PBB merupakan satu-satunya sumber pendapatan abadi bagi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini tidak mungkin dihapuskan. 

Di tengah efisiensi anggaran seperti sekarang ini, PBB menjadi andalan setiap kabupaten dan kota. Dan, PBB memang kewenangan kabupaten/kota sehingga pejabat setingkat gubernur pun sebenarnya tidak bisa melakukan intervensi. 

"Termasuk Sumedang, ada kenaikan pajak, bahkan sejak 2024 kemarin. Saya salah satu pansus pajak dan retribusi daerah, di dalamnya ada PBB," 

"PBB memang ditargetkan naik, dan ada kenaikan, tapi tidak semua. Yang nilainya berapa hingga berapa, tidak naik. Yang nilainya lebih gede, ada kenaikan. Da itu mah andalan kabupaten/kota," kata Rahmat kepada TribunJabar.id, Minggu (24/8/2025). 

Dia mengatakan, di daerah lain memang kenaikannya fantastis, tapi tidak besar di Kabupaten Sumedang.

"Di dapil saya di Desa Cilembu, Pamulihan, itu tinggi. Kecamatan Tanjungsari, NJOP naiknya tajam. Memang semuanya ada kenaikan, tapi tidak terblow-up. Waktu kejadian Pati (Kabupaten Pati, Jawa Tengah) muncul, maka keluar SK Gubernur Jawa Barat,"

"Pada akhirnya Bupati Sumedang pun tidak mengikuti (menghapus utang PBB), hanya menghilangkan denda, yang besar ya itu utangnya. Tidak menghapuskan utang pajak," kata Rahmat.  

Tetapi di Sumedang, katanya, kenaikan memang bervariasi. 

"Ada yang tidak naik, ada yang naik cukup besar, dan sangat besar. Sesuai dengan NJOP (nilai jual objek pajak)," katanya. 

Soal surat edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk penghapusan utang pajak, dia menilai sebetulnya surat dari gubenur hanya bersifat imbauan.

"Tidak selalu harus diikuti kabupaten/kota, dan saya yakin tidak akan diikuti. ya Jawa Barat ada surat itu, terlepas lah bagaimana niatnya, meski ya ujung-ujungnya hanya branding politik," katanya.