Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya meminta manajemen RSUD dr Soekardjo perlu dibenahi, hal ini dikatakan usai melakukan peninjauan fasilitas rumah sakit, pada Selasa (5/8/2025).

Peninjauan fasilitas RSUD dr Soekardjo dilakukan menyusul petisi dari perwakilan tenaga medis yang meminta untuk pengambilalihan statusnya oleh Pemprov Jabar.

Namun, Anggota DPRD melihat tidak ada rencana diambil alih tapi perlunya pembenahan manajemen hingga perbaikan fasilitas rumah sakit yang saat ini kurang baik.

Padahal status RSUD dr Soekardjo sudah tipe B tapi dari segi infrastruktur dan fasilitas tidak terlihat. Beberapa fasilitas penunjang tidak ada, hingga kekurangan dokter spesialis.

Baca juga: Heboh Desakan RSUD dr Soekardjo Dikelola Pemprov Jabar, Dinkes Kota Tasik Akan Bahas Hari Ini

"Sebetulnya kalau kita lihat ini sudah selesai semuanya. Artinya gak perlu ada hal lain, setelah kita lihat ke lapangan, bahwa ini hanya perlu pembenahan saja," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Yadi Mulyadi kepada wartawan TribunPriangan.com, ketika sidak fasilitas di RSUD dr Soekardjo, Selasa (5/8/2025).

Yadi mengaku, soal pembenahan beberapa hal yang belum difungsikan harus difungsikan kembali, seperti masalah SDM sampai penunjang sarana di rumah sakit segera dilengkapi.

"Nanti kita akan buat skema, berjenjang, progres kita untuk penyelesaiannya. Karena sebetulnya gak ada masalah besar," kata Yadi.

Ketika ditanyai banyak fasilitas yang tidak berfungsi dirinya cukup prihatin, seharusnya rumah sakit daerah lengkap sebagai penunjang masyarakat berobat.

"Ya itu kan masalah sarana penunjang saja, gedung itu kan misalkan kaya OKA penunjangnya belum ada, nanti kita bicarakan, berapa keperluannya, perlu didorong dari mana, apakah dari pusat, provinsi atau pemkot," pungkasnya.

Ramai petisi juga ia menegaskan aksi yang dilakukan tenaga medis sebagai aspirasi, tapi bukan solusi untuk diambil alih ke Pemprov Jabar, tapi perlu diselesaikan internal dulu.

"Saya kira ini diselesaikan di internal, saya khawatir justru ketika misalkan kita terburu buru, di sana juga (Pemprov Jabar) belum siap menyelesaikan, jadi gak selesai juga," jelasnya.

Ketika dikelola Pemprov Jabar pun dampaknya sangat besar, tidak hanya kehilangan aset tapi pendapatan asli daerah juga berkurang.

"Kalau diambil jelas ini akan banyak dampak kepada apbd kota, aset hilang, PAD berkurang, apbd juga berkurang, cluster juga berkurang," kata pria yang menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Tasik.

Pengambilalihan aset kesehatan bakal berdampak besar, dan kondisi saat ini tidak stabil. Makanya perlu duduk bersama, jangan salah langkah.

"Kondisi hari ini kita belum stabil, pemerintahan kota dengan yang baru, tentu ini kan belum selesai semuanya, dan harus duduk bersama dengan Pemkot, RSUD, Dinkes serta DPRD," katanya. (*)

Baca juga: Bupati Lucky Hakim Langsung Jawab Boleh Saat Dedi Mulyadi Minta RSUD MA Sentot Patrol Diambil Alih