Sementara itu terdapat tiga jenis tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK 2024.

Pertama, Eks THK II yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar di instansi tempat bekerja.

Baca juga: 1 Juta Honorer Tak Bisa Serentak Diangkat PPPK 2024 di Database BKN, Mengapa? Ini Kata Menpan RB

Selanjutnya, tenaga honorer yang sudah terdata dalam database BKN.

Terakhir, tenaga honorer yang hingga saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah dengan pengalaman minimal 3 tahun berturut-turut.

Adapun hal yang tak kalah penting saat ini adalah, bagi tenaga Honorer yang telah masuk data verval dari BKN dipastikan akan diangkat jadi ASN PPPK 2024.

Dimana, pelaksanaan verval data honorer ini dilakukan BKN dengan memakai aplikasi verifikasi Tenaga Non ASN, yaitu melalui web https://verif-nonasn.bkn.go.id.

Baca juga: 3 Kategori Tenaga Honorer yang Tak Akan Diangkat Jadi PPPK, Tak Ada Harapan Lagi dan Dicoret

Data verval dilakukan BKN guna mempermudah proses pengangkat honorer jadi PPPK.

Sehingga data honorer yang diangkat PPPK benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Dengan demikian honorer yang telah masuk data verval ( verifikasi dan validasi) sudah dipastikan terverfikasi dan tervalidasi secara resmi di database BKN.

3 Cara Mudah Cek Nama Tenaga Honorer

Perlu digarisbawahi bahwa honorer yang dapat mengikuti seleksi CASN 2024 merupakan honorer yang datanya harus terverifikasi dan tervalidasi BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Sebelum mengikuti seleksi CASN 2024, pastikan bahwa anda sebagai tenaga honorer datanya telah terverifikasi pada BKN.

Untuk mengetahui apakah datanya sudah terverifikasi pada BKN atau belum, honorer dapat melakukan 3 cara mudah berikut ini.

Baca juga: 3 Golongan Tenaga Honorer Ini Resmi Dicoret dan Tidak akan Diangkat Tahun Ini, Segera Cek

Pertama yakni honorer dapat memastikan kepada Plt, Deputi SDM pada daerah masing-masing.

Cara kedua yakni honorer dapat menghubungi call center BKN secara langsung dengan menyebutkan Nomor Registrasi dan Nama.

Cara tersebut juga direkomendasikan oleh Mardani Ali selaku anggota Komisi II DPR.