2.208 Tenaga Honorer di Pangandaran Masuk Database BKN, Bisa Diajukan Jadi PPPK

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran mencatat sebanyak 2.208 tenaga honorer di wilayahnya telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Wawan Kustaman, menyebut, jumlah honorer yang belum terdata pun masih cukup besar.

"Yang masuk database memang sebanyak itu, sementara yang tidak terdata kurang lebih 2.829-an," ujar Wawan dihubungi Tribun Jabar melalui seluler, Kamis (31/7/2025) siang.

Kata Wawan, para honorer yang sudah terdata di BKN kemungkinan bisa diajukan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

"Nanti, kebutuhan yang bisa jadi paruh waktunya berapa, kita lihat. Tapi mekanisme PPPK paruh waktu ini juga belum jelas seperti apa. Kita masih tunggu regulasinya," katanya.

Di sisi lain, ada sebanyak kurang lebih 1.400 PPPK di Kabupaten Pangandaran sudah menyelesaikan masa orientasi. Mereka berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian.

Perwakilan PPPK Kabupaten Pangandaran, Andria, menyampaikan, proses ini menjadi momen bersejarah bagi para honorer yang sudah lama menantikan pengangkatan sebagai abdi negara.

"Tentu macam-macam, ada yang 10 tahun menjadi honorer, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang mau pensiun, tinggal beberapa bulan lagi," ucap Andri.

Baca juga: CPNS Diambang Status Vakum, Benarkah Hanya Dibuka untuk PPPK di 3 Instansi Negara? Begini Faktanya

Baca juga: Daftar Gaji ASN dan PPPK 7 Kota Kabupaten di Priangan Timur Per Agustus 2025, Benarkah Makin Turun?

Meski prosesnya panjang, lanjut Andri, para PPPK di Kabupaten Pangandaran tetap menyambut dengan penuh rasa syukur.

"Alhamdulillah setelah masa orientasi yang diselenggarakan oleh BPSDM Jawa Barat dan BKPSDM Kabupaten Pangandaran, semuanya bisa bernapas lega," ujarnya. 

Aturan PPPK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, menyatakan bahwa prioritas pengangkatan PPPK hanya berlaku untuk honorer yang datanya tercatat resmi di BKN.

Honorer R4 yang sudah mengabdi minimal sejak 31 Desember 2021 dan masih aktif hingga kini juga dapat mengikuti seleksi PPPK.

Jika posisi yang dilamar sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman, mereka bisa langsung diangkat tanpa harus ikut tes berbasis CAT.