Pasca Putusan MK soal PSU Tasikmalaya, PKB dan Nasdem Ogah Jadi Oposisi di Pemerintahan Cecep-Asep

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Pasca putusan MK, partai koalisi di luar pengusung pasangan Cecep-Asep sudah menerima kekalahan dan mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi, yang mengusung pasangan Ai-Iip mengaku untuk di daerah itu tidak ada yang namanya oposisi. 

Makanya pasca putusan MK yang menolak semua gugatan dua paslon tentunya saat ini pihak DPC PKB akan bekerjasama di pemerintahan yang baru.

“Jadi kita bekerja bersama-sama untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya. Intinya hari ini dan kemarin sudah kontestasi dan sudah selesai diakhiri oleh putusan MK,” kata Ami ketika dikonfirmasi wartawan TribunPriangan.com, Selasa (27/5/2025).

Baca juga: Selain Menerima Putusan MK, DPC PDIP Ucapkan Selamat ke Paslon Terpilih di PSU Tasikmalaya

Ami mengaku kedepan bagaimana hari ini membangun lagi kebersamaan untuk membantu Kabupaten Tasikmalaya lebih baik lagi. 

Ia juga menyebut salah satu contoh kebersamaan bisa disesuaikan dengan tupoksi masing-masing. 

“Kalau kita di DPRD ya tupoksinya sebagai fungsi kontrol, anggaran, jadi kita bekerja sesuai fungsi saja,” ucap Ami. 

Baca juga: Respon Putusan MK: Ai-Iip Menolak, Iwan-Dede Menghormati Hasil Sidang PSU Tasikmalaya

Senada dikatakan Sekretaris Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPD Nasdem Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Juhitan sebagai pengusung Ai-Iip, mengatakan untuk sikap politik mengenai hasil Pilkada dan PSU di Kabupaten Tasikmalaya yang memang banyak dinamika yang berkembang, namun akhirnya Nasdem akan mendukung siapapun yang terpilih. 

Karena saat ini sikap Nasdem dalam menanggapi hasil putusan MK, mendukung calon terpilih yang didukung Nasdem atau calon terpilih yang tidak diusung. 

“Kita akan mendukung jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya selama memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah itu yang pro rakyat dan mementingkan warga Kabupaten Tasikmalaya,” ungkap Yudi. 

Yudi menuturkan soal oposisi tidak menjadi oposisi pun tetap harus melakukan kritik terhadap kebijakan ketika kepala daerah keluar dari koridor untuk kepentingan masyarakat.

“Kenapa harus ditolak, kan kita tujuannya untuk membangun dan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk kami bahasa oposisi itu memang tidak menjadi acuan,” cetusnya.

Bagi Nasdem yang terpenting siapapun pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya yang terpilih tentu akan didorong untuk menjalankan tugas kepala daerah. 

"Kalau mengawasi juga bisa, untuk sebagai kontrol,” kata Yudi. (*)