Rapat Pleno PSU Tasikmalaya Diwarnai Demo, KPU dan Bawaslu Dituntut Tegakkan Hukum

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Ratusan massa menggelar demo terkait penolakan hasil rapat pleno Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya  ( PSU Tasikmalaya) di depan Gedung Dakwah Islam, Kecamatan Singaparna, Rabu (23/4/2025).

Pantauan wartawan TribunPriangan.com, ada dua kelompok massa pendukung pasangan calon ( Paslon) 01 dan 03 yang menyampaikan aspirasi dan mendesak ketua Bawaslu dan KPU Kabupaten Tasikmalaya berdialog soal money politik yang marak terjadi saat PSU Tasikmalaya.

Korlap Forum Gunung Pangajar, Abdul Aziz menjelaskan, kedatangannya untuk mengungkap buruknya  penyelenggaraan PSU Tasikmalaya dan meminta penyelenggara PSU Tasikmalaya menegakkan hukum.

"Saya mewakili forum gunung pangajar menerima banyak kekecewaan, dan ini bukan soal keberpihakan pasangan calon tapi bentuk kepedulian terhadap proses penyelenggaraan yang saat ini harus benar-benar diperbaiki," ucap Abdul saat berorasi didepan Gedung Dakwah Islam, Kecamatan Singaparna.

Baca juga: Wabup Tasikmalaya Minta Kadis dan BUMD Kirim Pohon daripada Karangan Bunga, Jika Resmi Terpilih

Baca juga: Hasil Perolehan Suara Sementara PSU Tasikmalaya 2025 di 39 Kecamatan, Paslon Ini Banyak Menang

Abdul melihat saat ini masyarakat sangat kecewa dengan pelaksanaan PSU Tasikmalaya yang banyak kejadian akibat ketidakseriusan penyelenggara.

"PSU Tasikmalaya ini hanya instruksi pimpinan saja tapi tidak memberikan esensi bahwa sebuah proses demokrasi ini yang benar-benar menentukan Kabupaten Tasik akan dibawa kemana," tegasnya.

Ia berharap Bawaslu dan KPU mampu menampung dan memberi solusi atas kegaduhan yang terjadi setelah PSU Tasikmalaya.

"Ini bukan karena keberpihakan pasangan calon, tapi ada warga kabupaten Tasik yang perlu kita jaga aspirasinya. Jangan sampai ada massa aksi yang tidak terkendali yang akan membuat gaduh hal yang tak diinginkan di Kabupaten Tasikmalaya," ungkap Abdul.

Ditegaskan Abdul, bahwa aksi ini juga ingin menuntut kepada penyelenggara agar bisa menegakan hukum yang berlaku terkait pelaksanaan PSU Tasikmalaya bisa kondusif.

"Kami tunggu kepastian hukum dari penyelenggara PSU Tasikmalaya, jangan sampai pelaksanaannya seolah-olah hanya seremonial saja," katanya. (*)