Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri di DPRD Jabar Dihilangkan, Total Efisiensi Rp 28 Miliar

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurahman

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - DPRD Jawa Barat (Jabar) memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara mengatakan, dalam efesiensi anggaran tersebut, DPRD Jabar menghilangkan perjalanan dinas luar negeri serta mengurangi jumlah perjalan luar daerah.

"Katakanlah misalnya kunjungan dulu didampingi oleh staff empat orang, mungkin sekarang hanya dua orang yang dampingi, akan berkurang. Untuk kunjungan keluar daerah dikurangi, jumlah hari dikurangi," ujar Iswara, Senin (3/2/2025).

Tak cuma itu, kata dia, kegiatan belanja makan-minum, acara seremonial serta acara yang di luar kantor pun turut dipangkas.

"Khusus untuk DPRD kunjungan ke luar negeri sudah dihilangkan. Kemudian kita juga sudah mengefisienkan di belanja Sekretariat DPRD, per hari ini sudah Rp28 miliar, itu hanya satu OPD dari kurang lebih 49 OPD yang ada di Jawa Barat," katanya.

Baca juga: Dukung Efisiensi APBD Lewat Pengurangan Dana Hibah Bansos, Akademisi Unigal: Tetap Harus Selektif

Dengan pengurangan anggaran perjalanan dinas tersebut, kata Iswara, pihaknya bisa menghemat biaya hingga Rp28 miliar.

"Rp28 miliar tadi, per hari ini di satuan sudah kita drop Rp28 miliar," ucapnya.

Iswara pun optimistis, target efisiensi belanja APBD 2025 sebesar Rp4 triliun bisa terpenuhi jika seluruh OPD melakukan hal yang sama.

"Kita sudah melakukan efisiensi di internal sebesar itu, dari perjalanan dinas, kemudian dari belanja makan-minum dan kunjungan ke luar negeri. Jika di OPD-OPD yang lain dilakukan hal yang sama, tentunya akan angka Rp4 triliun saya optimis bisa kita dapatkan," katanya.

Nantinya, kata dia, anggaran hasil efisiensi itu dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan hingga ruang kelas baru.

"Kita akan fokuskan yang pertama untuk infrastruktur jalan, sesuai dengan prioritas yang disampaikan oleh pemerintah provinsi. Kemudian untuk ruang kelas baru dan beberapa hal yang lain yang dilihat perlu," ucapnya.

Baca juga: Anggota DPRD Sumedang Sonia Sugian Gembira Dengan Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran

Untuk diketahui dilansir dari laman jabarprov.go.id, postur APBD Jabar 2025 yang disetujui DPRD Jabar pada JUmat (8/11/2024) adalah pendapatan daerah Rp30,99 triliun, bersumber dari PAD, transfer anggaran dari Pusat, serta pendapatan daerah lainnya.

Sementara belanja daerah Rp31,07 triliun tersebut terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer ke kabupaten dan kota.

Pembiayaan, diproyeksikan penerimaan pembiayaan daerah Rp693,39 miliar, seluruhnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya.

Sementara pengeluaran pembiayaan daerah Rp616,81 miliar digunakan untuk penyertaan modal daerah Rp50 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo Rp566,81 miliar. Sehingga pembiayaan netto diperoleh Rp76,58 miliar.

Baca juga: Ramai-ramai PNS Liburan ke Luar Negeri di Hari Kerja Saat APBD Defisit, Ini Kata Pj Wali Kota Tasik