Masyarakat Dusun Pasirjaya Kecewa Lantaran Anggaran Bantuan Masjid Al-Ikhlas 2024 Tak Kunjung Cair

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Kekecewaan dirasakan masyarakat Dusun Pasirjaya, Desa Buanamekar, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis karena bantuan anggaran untuk Masjid Al-Ikhlas yang telah diverifikasi dalam APBD murni 2024, hingga awal 2025 belum juga cair.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap pengelolaan anggaran sarana keagamaan.

Tokoh masyarakat Panumbangan, Ohan Hidayat, mengungkapkan rasa kecewanya atas kondisi ini. 

Menurutnya, anggaran bantuan seperti ini biasanya cair paling lambat pada Desember tahun anggaran berjalan. Namun, hingga kini masyarakat masih menunggu tanpa kepastian.

“Biasanya bantuan semacam ini cair di akhir tahun. Tapi kali ini melewati tahun anggaran, tidak ada kabar apa-apa. Kami benar-benar kecewa,” ungkap Ohan, Kamis (2/1/2025).

Ohan menilai, keterlambatan ini bisa jadi menyebabkan anggaran tersebut menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), sehingga kembali ke kas negara tanpa terealisasi. 

Ia mencurigai hal ini bukan hanya terjadi pada Masjid Al-Ikhlas, tetapi juga mungkin terjadi pada sarana ibadah lain di Kabupaten Ciamis.

“Kalau ini benar terjadi, berapa banyak anggaran yang sia-sia? Bisa saja nilainya miliaran rupiah, dan bukan hanya di tempat kami. Ini harus diusut,” tegasnya.

Menurut Ohan, kejadian seperti ini sangat jarang terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Herdiat Sunarnya. 

Kala itu, bantuan untuk sarana keagamaan selalu menjadi prioritas. Namun, ia merasa ada penurunan perhatian terhadap sektor keagamaan oleh pemerintahan saat ini.

“Dulu, bidang keagamaan selalu jadi perhatian. Sekarang sepertinya sudah tidak lagi. Padahal ini menyangkut kebutuhan penting masyarakat,” tuturnya.

Ohan menyerukan agar pihak DPRD Kabupaten Ciamis segera turun tangan untuk mengevaluasi persoalan ini. 

Ia menilai kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan, terutama jika terkait dengan kelalaian atau bahkan potensi penyimpangan anggaran.

“Ini harus diselidiki. Kenapa anggaran penting seperti ini bisa tidak cair? Kalau begini terus, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemerintah?” katanya dengan nada kecewa.