Kontroversi PP Kesehatan Soal Alat Kontrasepsi untuk Siswa, Ini Pandangan Kadinkes Kota Tasikmalaya

"Sama seperti obat. Itu 'kan ada indikasinya, ada kontraindikasi, begitupun juga kebijakan. Tinggal nanti sejauh mana kearifan kita di dalam menyikapinya," pungkas Uus.

Sebagai tambahan, dilansir dari PP 28/2024, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja merupakan bagian upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja, diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28.

Berdasarkan ayat tersebut, disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Selanjutnya, penjelasan mengenai bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi bagi usia sekolah dan remaja diatur di dalam Pasal 103 Ayat (4).

Pada ayat tersebut, salah satu bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi. Hal ini tertuang di dalam Pasal 103 Ayat (4) huruf e.

Selain penyediaan alat kontrasepsi, deteksi dini hingga konseling juga menjadi bagian dari bentuk pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja.

Sementara bentuk pelayanan konseling bagi usia sekolah dan remaja, sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf d, harus memperhatikan sejumlah hal.

Antara lain; memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya. (*)