Pilkada Pangandaran, Putra Bungsu Bupati Jeje Bantah Soal Kepemimpinan Dinasti

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Pilkada 2024, Arief Hikmawan resmi mendaftarkan diri dengan menyerahkan dokumen persyaratan ke DPC PDI Perjuangan Pangandaran.

Arief Hikmawan adalah satu pendaftar termuda di antara 8 pendaftar bakal calon Bupati Pangandaran di PDI Perjuangan.

Arief yang masih berusia 26 tahun dan baru lulus sarjana politik ini, merupakan putra bungsu Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran sekaligus juga Ketua DPC PDI Perjuangan.

Setelah mendaftar, cukup banyak warga yang mengatakan kepemipinan di Pangandaran ini adalah sebuah dinasti. Karena, Arief adalah putra bungsu Jeje Wiradinata yang berpotensi meneruskan kepimpinannya.

Menanggapi ocehan kepimpinan dinasti, Arief membantah hal tersebut dan menyebut hanya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Saya mendaftarkan diri tentu ada indikatornya yaitu atas izin masyarakat. Tentu, indikator itu adalah sebagai kepastian publik dalam memperjuangkan aspirasi," ujar Arief kepada Tribunjabar.id di satu ruangan kantor DPC PDI Perjuangan Pangandaran tidak lama ini.

Menurutnya, hal tersebut sebagai indikator pertama yang menjadinya memberanikan diri nyalon Bupati daftar ke DPC PDI Perjuangan. 

"Ya, meskipun secara keputusan itu berada di DPP. Apakah, indikator survei dan sebagainya memenuhi atau seperti apa, itu diserahkan ke DPP," katanya.

Arief mengklaim, aspirasi yang datang itu berasal dari sejumlah masyarakat dari 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran.  

"Masyarakat, ingin diperjuangkan aspirasinya karena berkaitan dengan kesejahteraan," ucap Arief.

Jika menganggap dinasti di kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Pangandaran, justru Ia menanyakan dinasti tersebut dimana.

"Karena, pemilihan itu dilaksanakan secara langsung. Artinya, dipilih langsung oleh masyarakat. Artinya, diuji oleh masyarakat."

"Kalau dianggap dinasti itu, terkecuali masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pemilihan," ujarnya.

Calon kepala daerah itu, lanjut Ia, tidak dipilih secara langsung. Jika dipilih langsung, itu baru dianggap dinasti. "Tapi kan, tidak mungkin karena kita negara demokrasi," kata Arief.