Bocoran Menteri PUPR Soal Kabar Terbaru dari Progres Pembangunan Tol Getaci

Adapun pembayaran langsung uang ganti Kerugian atas tanah, tanaman, bangunan, dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah PSN Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap di wilayah Kabupaten Garut, diberikan terhadap 18 (delapan belas) objek/bidang tanah dengan nilai ganti kerugian senilai Rp 5.721.100.014,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus ribu empat belas rupiah) kepada 15 (lima belas) Pihak yang Berhak/pemilik lahan.

Dengan mulai dibayarkannya ganti rugi terkait pembebasan lahan Tol Getaci ini, diharapkan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap ini dapat segera direalisasikan dalam rangka menghubungkan daerah Provinsi Jawa Barat dengan daerah Provinsi Jawa Tengah, mendukung sektor pariwisata di kedua daerah, juga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar-wilayah sebagai jalur logistik (akses pelabuhan dan bandara), serta bermanfaat untuk memberikan efisiensi melalui penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan nilai waktu tempuh.

Pemprov Jabar optimistis groundbreaking tol dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) bisa dilakukan pada 2024. Namun legislatif menilai pembangunan Tol Getaci lebih penting dan mendesak.

BIUTR akan dibangun sepanjang 27,3 kilometer dengan rute Tol Pasteur hingga Cileunyi.

Di sisi lain, Tol Gedebge-Tasik-Cilacap (Tol Getaci) juga tidak kalah stategis. Kehadiran Tol Getaci bukan hanya ditunggu masyarakat Jabar, khususnya mereka yang tinggal di wilayah timur bagian selatan.

"Tol Getaci juga bisa menjadi salah satu akses strategis menuju Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Bukankah Kertajati merupakan jendela besar Jabar? Bagaimana mungkin fungsi Kertajati menjadi maksimal tanpa akses via Tol Getaci?," ucap Anggota DPRD Provinsi Jabar Daddy.

"Jika sama-sama menggunakan APBN dan dananya hanya cukup untuk satu proyek, tampaknya penyelesaian Getaci lebih besar dampaknya bagi Jabar," katanya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, optimistis groundbreaking tol dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) bisa dilakukan pada 2024.

Setelah diwacanakan 17 tahun lalu dan mengalami kendala keuangan di tingkat daerah, kata Bambang, kini pemerintah pusat dapat merealisasikannya menggunakan APBN.

"BIUTR adalah sebuah kebutuhan, adanya penambahan kapasitas jalan, khususnya di kota-kota besar. Termasuk kemacetan di mana-mana, bukan hanya saja di weekend tetapi di weekday pun sudah sangat amat luar biasa ya macetnya," kata Bambang di Kantor Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar.

Ia mengatakan jika pembangunan BIUTR hanya mengandalkan pada pemerintah daerah, rasanya tidak mungkin terealisasi dengan cepat. Maka salah satu alternatifnya adalah membangun beberapa persimpangan tidak sebidang dan juga membangun tol dalam kota dengan bantuan pusat.

"Beberapa waktu yang lalu dapat dukungan dari pemerintah pusat untuk diakselerasi rencana pembangunan jalan tol, jalan tol dalam kota, mudah-mudahan di tahun sekarang bisa dilakukan ground-breaking. Mungkin kita teknisnya seperti apa tentunya kami di daerah bersama-sama dari pusat selalu berkomunikasi intens," katanya.

Tol yang akan mengurai kemacetan di Bandung Raya ini, katanya, akan menghubungkan Tol Padaleunyi dengan kawasan Ujung Berung, kemudian diteruskan sampai Surapati dan Pasteur. Namun, trayek ini akan kembali dikaji oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso mengungkap bahwa pertemuan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (28/2/2024), menghasilkan alokasi inpres jalan daerah sebesar Rp 1,2 triliun.

Melalui Inpres jalan daerah tersebut, Kementerian PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi hingga kabupaten /kota di Jabar.