CATAT! Ini Kisi-kisi Materi SKB CPNS Kemenkes 2023

TRIBUNPRIANGAN.COM – Tribuners, masih berbicara tentang tahapan seleksi CPNS 2023.

Kita sudah menerima hasil SKD CPNS 2023 yang mana sudah diketahui siapa saja yang akan lanjut ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai jabatan yang dilamar.

Khusus untuk para pelamar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun saat ini sudah membagikan daftar siapa saja yang berhak lanjut ketahapan SKB.

Baca juga: Jadwal Masa Sanggah Hasil SKD CPNS 2023, Segera Cek!

Baca juga: CPNS 2023, Link dan Cara Cek Pengumunan Hasil Tes SKD BRIN, Lengkap Cara Cetak Sertifikat

Selain itu, Kemenkes pun sudah membagikan daftar materi pokok soal SKB CPNS 2023 agar peserta dapat mengetahui poin pentingnya dan mempersiapkan diri dari sekarang.

Kamu pun pasti penasaran dengan apa saja materi atau kisi-kisi SKB CPNS Kemenkes 2023 ini, berikut ini dia informasinya.

1. Jabatan Analisis Legislatif Ahli Pertama

- Kompetensi Umum:

• Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
• Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

- Kompetensi Khusus:

• UU MD3
• Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI
• Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
• Konsep dasar, teknik dan metode analisis
• Konsep analisis deskriptif
• Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
• Konsep dan teknik pemaparan hasil analisis

2. Jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama

- Kemampuan Umum:

• Penyelenggaraan Negara
• Kelembagaan DPR dan DPD
• Manajemen ASN

- Kemampuan Khusus:

• Sistem Pendukung (Supporting system) DPR dan DPD
• JF Analis Pemantauan
• Pengkajian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Jabatan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama

- Kemampuan Umum:

• Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi