Komisi VIII DPR RI Desak Pemerintah Tingkatkan Anggaran Pilar Sosial

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) agar meningkatkan anggaran bagi pilar-pilar sosial di masyarakat.

Hal itu disampaikan Ace saat rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial, di Gedung DPR RI, Selasa (7/11/2023).

Ace mengakui bahwa dirinya kerap berdiskusi dengan para pilar sosial di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Dia berharap, mereka ingin mendapat perhatian dari negara terutama terkait kesejahteraan mereka.

Baca juga: Anggaran Kemensos 2024 Capai Rp79 Triliun, Kang Ace: Harus Dimanfaatkan untuk Masyarakat

“Tak bosan-bosan kami mengingatkan terkait dengan peningkatan anggaran terhadap para pendamping sosial, baik pendamping PKH, TKSK, atau pilar-pilar sosial yang lain. Yang patut mendapatkan perhatian dari kita semua,” ujar Ace.

Pada beberapa kali pertemuan dengan para pendamping PKH maupun TKSK dan pilar sosial yang lain, mereka perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama negara.

Ace sempat merespons rencana Kemensos yang akan menyalurkan bantuan bagi masyarakat akibat terdampak El-Nino. Dia berharap bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan tepat waktu.

Diketahui Kemensos berencana menyalurkan bantuan kepada 18.800.000 keluarga penerima manfaat (KPM) terdampak El-Nino.

Baca juga: Kang Ace: Ada Sejarah Panjang Antara Partai Golkar dalam Pembentukan Kabupaten Pangandaran

“Pada prinsipnya kami mendukung program tersebut selain kita ingin program ini bisa membantu masyarakat menghadapi perubahan iklim yang mempengaruhi terhadap ketahanan pangan kita. Tapi harus diikuti dengan daya salur yang lebih tepat. Kami ingin BLT El-Nino ini disalurkan melalui PT. POS,” ucapnya.

Ace menyatakan, bantuan sosial itu diproyeksikan dalam dua bulan ini. Hanya saja dia ingin memastikan bagaimana proses penyalurannya termasuk mekanisme penyalurannya.

Pada kesempatan itu juga, Ace, mengingatkan, menjelang akhir tahun anggaran 2023 agar Kemensos mengoptimalkan penyerapan anggaran.

“Termasuk juga soal Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang serapannya masih 52 persen. Kami menginginkan daya serap ini bisa dilakukan karena kita punya waktu dua bulan lagi sampai akhir tahun ini,” katanya. (*)