Pelajari 10 Latihan Soal CPNS 2023 Berikut Ini Tentang Materi TWK, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNPRIANGAN.COM – Tribuners, masih ada waktu untuk kamu yang belum mendaftar CPNS dan PPPK 2023 tahun ini.

Pasalnya, pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 ini akan dibuka hanya sampai nanti tanggal 9 Oktober 2023 saja.

Maka dari itu, jangan sampai kamu lewatkan pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 dengan mengunggah dokumen dan persyaratan di laman resmi https://sscasn.bkn.go.id.

Karena, tentunya saat ini pemerintah membuka sebanyak 78.862 formasi untuk 72 instansi pemerintah pusat, serta 493.634 formasi pemerintah daerah.

Dari total 78.862, alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat, sebanyak 28.903 untuk CPNS 2023, dan 49.959 untuk PPPK 2023.

Selain itu, kamu pun juga jangan sampai lupa untuk terus mempelajari soal-soal CPNS 2023.

Baca juga: Kementerian Kesehatan Buka 7.249 Lowongan CPNS dan PPPK 2023 Tahun Ini, Cek Sekarang Juga

Seperti tahun-tahun sebelumnya pula, untuk ujian tes CPNS terdiri dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mencakup, Tes wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Dalam CPNS 2023 untuk Tes Kemampuan Dasar, penilaian Tes Katakteristik Pribadi (TKP) memiliki passing grade paling tinggi, yaitu 72 persen.

Untuk Tes Intelegensi Umum (TIU) hanya 50 persen.

Khusus untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hanya 40 persen saja.

Adapun, untuk tes TWK terdiri atas materi terkait Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, TWK juga berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, Demokrasi Indonesia, Negara dan Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Geopolitik Indonesia dan Peristiwa Sejarah Penting di Indonesia dan Dunia.

Untuk itu, TribunPriangan.com sudah rangkum beberapa latihan soal CPNS materi TWK untuk kamu bisa pelajari dan siapkan dari sekarang.

Baca juga: Lagi Cari Soal-soal CPNS Materi TWK? Berikut Ini 15 Latihan Soal Lengkap Beserta Pembahasannya

1. Negara menjamin hak setiap warga negara dalam hal memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Kebebasan beragama yang dimaksud sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945 adalah ....

 A. Kebebasan untuk memeluk agama atau tidak memeluk salah satu agama

 B. Kebebasan untuk memeluk agama dengan cara berpindah-pindah agama

 C. Kebebasan untuk membentuk aliran baru

 D. Kebebasan yang berasal dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan

 E. Kebebasan untuk beribadah di tempat ibadah mana saja

Jawaban : D

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini berdasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan manusia pun meyakini keberadaan Tuhan.

Cara meyakini keberadaan Tuhan dari setiap manusia tidaklah sama, melainkan sesuai dengan cara dan keyakinannya masing-masing, dan negara menjamin kebebasan tersebut.

2. Mengadili tingkat pertama dan terakhir mengenai pengujian UU terhadap UUD merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki anggota hakim konstitusi sebanyak....

A. 6 orang

B. 8 orang

C. 9 orang

D. 10 orang

E. 12 orang

Jawaban : C

Dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 3 bahwa mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden.

3. Setiap lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya masing-masing. MPR sebagai salah satu lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan DPD memiliki beberapa tugas, kecuali....

A. Mengesahkan rancangan undang- undang

B. Melantik presiden dan/atau wakil presiden

C. Mengubah Undang-Undang Dasar

D. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar

E. Menetapkan Undang-Undang Dasar

Jawaban : E

Pasal 3 UUD 1945 menjelaskan tentang tugas dan kewenangan yang dimiliki MPR, sebagai berikut :

1). Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2). Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan/atau wakil presiden.

3). Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Baca juga: Kementerian Perindustrian Buka Lowongan CPNS 2023, Ternyata Segini Jumlah Formasi yang Dibutuhkan

4. Kekuasaan kehakiman dibentuk guna menegakkan hukum dan keadilan. Badan-badan yang berkaitan pun dibentuk untuk lebih memaksimalkan kinerja dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Badan negara yang bertugas mengusulkan untuk pengangkatan hakim agung adalah ....

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. MPR

D. DPR

E. Komisi Yudisial

Jawaban : E

Pasal 24B ayat 1 menjelaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Selain itu juga mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 24B ini menjelaskan mengenai Komisi Yudisial.

5. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia menggambarkan salah satu fungsi konstitusi bagi bangsa Indonesia. Fungsi konstitusi yang dimaksud adalah....

A. Konstitusi sebagai kerangka pembangunan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya

B. Konstitusi membagi dan membatasi kekuasaan dalam negara

C. Konstitusi seperti rumah bangsa

D. konstitusi merupakan identitas nasional yang menunjukkan kedewasaan suatu bangsa

E. Konstitusi merupakan sertifikat kelahiran suatu negara

Jawaban : D

Konstitusi merupakan identitas nasional yang menunjukkan kedewasaan suatu bangsa dalam mengatur negaranya karena gambaran arah berjalannya negara terdapat dalam konstitusi.

Bagi bangsa Indonesia, tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

6. Salah satu isi konstitusi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, pengaturan mengenai HAM terdapat pada UUD 1945 pasal....

A. 24A - 24C

B. 28A - 28J

C. 25 A

D. 36

E. 34

Jawaban : B

Pengaturan mengenai HAM terdapat dalam UUD 1945 Bab XA, yaitu Pasal 28A-28J. Bab ini merupakan hasil amandemen kedua.

Baca juga: Contoh Soal Lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasan Tes CPNS 2023 dari TWK, TIU Juga TKP

7. Negara berdiri di atas semua paham golongan, rakyat ada untuk negara, dan pengaturan mengenai HAM diatur secara umum merupakan ciri gagasan cita negara ....

A. Individual

B. Golongan

C. Integralistik

D. Pancasila

E. Sekuler

Jawaban : C

Cita negara integralistik adalah konsep bernegara, yaitu negara merupakan susunan masyarakat yang integral yang di dalamnya segala golongan, bagian, dan anggotanya saling berhubungan secara erat dan merupakan masyarakat yang organis.

Negara berdiri di atas semua paham golongan, rakyat ada untuk negara bukan negara untuk rakyat, dan HAM diatur secara umum.

8. Globalisasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi membawa ideologi liberal dan komunis. Ideologi liberal menawarkan berbagai kebebasan, bahkan tanpa batas. Ideologi komunis menyamaratakan hak kepemilikan hingga hak individu tidak diakui. Untuk menangkal pengaruh kedua ideologi tersebut Indonesia harus ....

A. menutup diri dari pergaulan internasional

B. menolak tegas modernisasi yang dibawa globalisasi

C. berpegang teguh pada landasan idiil Negara Indonesia

D. melarang ideologi liberal dan komunis masuk ke Indonesia

E. mengikuti ideologi yang banyak dianut negara-negara di dunia.

9. Contoh sikap menyelamatkan kebudayaan Indonesia di tengah hadirnya budaya pop adalah....

A. Lebih mementingkan menjaga penampilan daripada berperilaku baik

B. Senang mengenakan busana seperti orang asing

C. Senang hidup glamor dan hura-hura

D. Menggunakan batik kapanpun sia

E. Mencintai seni tradisional

Baca juga: 4 Tahapan Pendaftaran CPNS Tahun 2023, 16 Langkah Ini Wajib Diperhatikan saat Daftar SSCN-BKN

10. Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan menjadi sebesar Rp21.000.000 dari yang biasanya tidak pernah melebihi Rp15.000.000.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak nomor Sub telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi.

Jajaran pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan penyelesaian masalah tersebut.

Sebenarnya Anda termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Sikap Anda adalah ....

A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon diluar pekerjaan kantor

B. Seharusnya organisasi menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia

C. Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan telepon di luar pekerjaan kantor

D. Seharusnya organisasi tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena masih banyak hal penting lainnya yang harus diselesaikan

E. Jika pimpinan membuktikan bahwa saya menggunakan telepon untuk urusan pribadi, saya akan mengundurkan diri

Simak berita update TribunPriangan.com lainnya di: Google News