BPJS Ketenagakerjaan Jabar Targetkan 5,6 Juta Peserta pada Akhir 2023

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Cakupan (coverage) kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek di Jawa Barat (Jabar) baru sekitar 5,5 juta atau hanya 35 persen yang sudah terlindungi jaminan sosial.

Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Romie Erfianto menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa mencapai 5,6 juta pekerja pada akhir 2023.

"Secara coverage itu baru 35 persen, 5,5 juta, ini juga tantangannya adalah soal pekerja di sektor informal, karena kelompok informal ini banyak di Provinsi Jabar. Pelaku UKM, misalnya, target kami ialah bagaimana 1 juta pelaku UKM ini bisa terlindungi," ujar Romie, dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Baca juga: Buntut Video Viral Perbedaan Layanan Pasien JKN, BPJS: Tarif Dinaikkan agar Tak Ada Diskriminasi

Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut yakni dengan meningkatkan layanan seperti dibukanya kantor Cabang di Kabupaten Bandung.

Dari 1,6 juta pekerja di Kabupaten Bandung, baru 31,32 persen atau sekitar 410 ribu pekerja yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Pihaknya pun menargetkan peningkatan kepesertaan jadi 35 persen.

"Target di Kabupaten Bandung itu jumlahnya 468 ribuan untuk 2023. Jadi, dari coverage 31 persen untuk di Kabupaten Bandung, pada tahun ini kami menargetkan bagaimana supaya bisa menjadi 35 persen, sisa waktu lima bulan ini bisa dimanfaatkan," katanya.

Menurutnya, dari populasi penduduk Kabupaten Bandung sekitar 3,6 juta jiwa, 1,6 juta jiwa diantaranya merupakan pekerja di sektor manufaktur atau industri serta sektor jasa.

Pun demikian dengan pekerja sektor informal atau pekerja mandiri seperti pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta pekerja di ekosistem desa yang jumlahnya relatif banyak.

Romie pun mengapresiasi kebijakan Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam memberikan jaminan sosial kepada para pekerja di ekosistem desa.

Termasuk pekerja rentan non-aparatur sipil negara (ASN), sekitar 77 ribu peserta BPJS Ketenagakerjaan dibiayai oleh APBD.

"Ini luar biasa, bagaimana Pak Bupati Bandung memberikan concern bagi pekerja, terutama kelompok-kelompok petani, pekerja rentan non-ASN, termasuk pekerja-pekerja di ekosistem desa. Jadi, 77 ribu ini bukan angka yang kecil," katanya. (*)