MUI Indramayu Desak Pemerintah Segera Ambil Alih Ponpes Al-Zaytun

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNPRIANGAN.COM, INDRAMAYU - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indramayu meminta pemerintah segera lakukan langkah cepat dalam rangka upaya penyelamatan para santri di Ponpes Al-Zaytun.

Langkah itu bisa dengan cara mengambil alih pembelajaran di Ponpes yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.

Hal ini mesti dilakukan sebagai tindak lanjut seusai Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Baca juga: MUI Indramayu Sebut Pihaknya yang Pertama Congkel Borok Panji Gumilang

Ketua MUI Indramayu, KH Syatori mengatakan, yang berhak mengambil alih Ponpes Al-Zaytun hanya pemerintah seorang.

"Tidak ada ormas apapun yang bisa mengambil alih Al-Zaytun, sebab tanah air udara itu dikuasi oleh pemerintah," ujar KH Syatori kepada Tribuncirebon.com melalui sambungan seluler, Rabu (2/8/2023).

KH Syatori menegaskan, pengambil alihan Ponpes Al-Zaytun ini semata-mata untuk menyelamatkan para santri.

Pasalnya, tata cara ibadah di dalam ponpes tersebut sudah sangat menyimpang dari syariat Islam pada umumnya.

Seperti tata cara salat, lantunan adzan, hingga anggapan ibadah haji cukup hanya di Al-Zaytun saja dan tidak harus ke tanah suci.

Baca juga: Dijerat Pasal Berlapis, Dedengkot Al-Zaytun Panji Gumilang Resmi Jadi Tersangka, Diperiksa 4 Jam

"Mereka para santri adalah korban penyesatan oleh ajaran Panji Gumilang," ucap dia.

Di samping itu, KH Syatori juga meminta kepada Bareskrim Polri segera menahan Panji Gumilang sesuai dengan dugaan tindak pidana yang telah diperbuatnya.

Hal yang sama juga disampaikan elemen masyarakat Indramayu, Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu (ASRII).

Koordinator umum ASRI, M Sholihin berharap, Presiden Joko Widodo segera membuat keputusan Presiden dalam rangka menyelamatkan Ponpes dan para santri Al-Zaytun.

"Dan para pihak yang sudah mendangkalkan agama di Ponpes Al-Zaytun harus keluar semuanya," ujar dia.

Baca juga: Terancam 10 Tahun Penjara, Panji Gumilang Resmi Tersangka Penistaan Agama, Ini Perjalanan Kasusnya

Upaya penyelamatan ini pun, dinilai M Sholihin hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.