Polemik Ponpes Al Zaytun

Fakta-fakta Eksklusivitas Ponpes Al Zaytun Indramayu, Ternyata Tak Masuk Dalam Forum Ponpes

Keekslusifan yang dilakukan Ponpes Al Zaytun Indramayu terus terkuak, selain melarang MUI masuk, Al Zaytun juga tak masuk ke Forum Pondon Pesantren

Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Handhika Rahman
Halaqoh bertemakan Pesantren Peradaban di Griya Amal H Suwarto di Desa Pabean Udik, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Minggu (25/6/2023). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

 

TRIBUNPRIANGAN.COM, INDRAMAYU - Keekslusifan yang dilakukan Ponpes Al Zaytun Indramayu terus terkuak.

MUI sendiri bahkan mengaku sulit mengakses Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut.

Padahal niat MUI untuk tabayyun dan melakukan konfirmasi perihal polemik yang terjadi di dalam ponpes.

Baca juga: Arti Shalom Aleichem, Ucapan Panji Gumilang saat Masuk di Gedung Sate, Dapat Komentar Pedas dari UAS

Selain melarang sembarang orang masuk lingkungan pesantren, Al Zaytun diketahui juga tidak pernah melakukan komunikasi dengan ponpes-ponpes lainnya.

Walau merupakan Ponpes terbesar di Asia Tenggara, Al Zaytun tidak terdaftar dalam keanggotaan Forum Pondok Pesantren (FPP) Indramayu.

Ponpes tersebut tidak juga tidak masuk dalam Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Indramayu seperti ponpes-ponpes lain yang ada di Indramayu.

"Al Zaytun ini tidak masuk dalam FPP maupun RMI," ujar Ketua FPP sekaligus RMI NU Indramayu, KH Azun Mauzun, Minggu (25/6/2023).

KH Azun Mauzun
Ketua FPP sekaligus RMI NU Indramayu, KH Azun Mauzun, Minggu (25/6/2023).

Baca juga: Aset Panji Gumilang Selama Jadi Pimpinan Al-Zaytun, Punya Tanah di Beberapa Tempat

FPP Indramayu sendiri sebelumnya diketahui pernah mengundang Al Zaytun untuk hadir dalam musyawarah bersama ponpes-ponpes lainnya yang ada di Indramayu.

Namun, pihak Al Zaytun justru tidak hadir. FPP pun menilai Al Zaytun enggan bergabung bersama Forum Pondok Pesantren.

Adapun soal polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaytun, KH Azun Mauzun menyampaikan, pihaknya bersikap bakal mendukung penuh apapun keputusan yang ditentukan pemerintah.

Jika dugaan adanya ajarannya sesat yang tidak sesuai dengan aqidah agama Islam terjadi di Ponpes Al Zaytun, pihaknya meminta pemerintah harus bisa bersikap tegas.

"Kalau benar sesat izin operasional pesantren itu harus dicabut," ujarnya.

Di sisi lain, KH Azun Mauzun meminta agar pemerintah tidak berlarut-larut mengusut soal polemik Al Zaytun dan segera mengumumkan tindakan yang akan dilakukan.

Jika tidak, gejolak di tengah masyarakat akan terus terjadi. Demo besar-besaran pun akan terus terjadi di Indramayu bahkan di Jakarta.

"Makanya kami meminta kepada pemerintah segera secepatnya memberikan rekomendasi apakah Al Zaytun ini sesat atau tidak," ujar dia.

Desakan kepada pemerintah untuk segera mengusut tuntas polemik soal Ponpes Al Zaytun Indramayu yang dipimpin Panji Gumilang terus berlanjut.

Tidak hanya demo besar-besaran di Indramayu, tapi demo besar-besaran juga akan terjadi di Jakarta.

Diketahui ucapan dari Panji Gumilang menimbulkan reaksi yang sangat keras terutama dari kalangan umat Islam.

Mengingat, Ponpes Al Zaytun dianggap menyebarkan ajarannya yang sesat dan tidak sesuai dengan aqidah agama Islam.

"Makanya kami meminta kepada pemerintah segera secepatnya memberikan rekomendasi apakah Al Zaytun ini sesat atau tidak," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Minggu (25/6/2023).

FPP dan RMI NU Indramayu sendiri menggelar halaqoh bertemakan Pesantren Peradaban di Griya Amal H Suwarto di Desa Pabean Udik, Kecamatan/Kabupaten Indramayu.

Dalam pembahasannya turut dibahas secara mendalam soal polemik yang terjadi di Al Zaytun.

KH Azun Mauzun menyampaikan, dalam hal ini, pihaknya tidak bisa menuding apakah ajaran yang terjadi di Ponpes Al Zaytun Indramayu sesat atau tidak.

MUI dan Kemenag yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa diminta untuk segera bersikap.

"Apakah Al Zaytun sesat atau tidak karena itu bukan ranah kami. Yang memiliki kewenangan adalah Kemenag dan MUI, ada pula Menkopolhukam," ujar dia.

Apapun keputusan yang nantinya akan diputuskan oleh pemerintah, disampaikan KH Azun Mauzun, pihaknya akan mendukung penuh keputusan tersebut.

Ia juga mempercayakan penuh hasil investigasi dari pemerintah baik ditingkat pusat maupun provinsi yang saat ini tengah mengkaji fakta-fakta yang terjadi di Al Zaytun.

"Kita mendukung penuh dan akan kita kawal. Kita akan selalu bersama sama dengan pemerintah," ujar dia.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved