Warga di Klaten yang Terimbas Proyek Tol Solo-Jogja Beli Lahan untuk Bangun Kampung Baru

TRIBUNPRIANGAN.COM - Warga RT 005 Dukuh Wetan, Desa Joton, Jogolan, Klaten, Jawa Tengah, beramai-ramai membuat kampung baru.

Pembangunan kampung baru tersebut diketahui berdiri tak jauh dari tempat tinggal mereka.

Mereka membeli bidang tanah sawah seluas 4.500 meter persegi di Dusun Mampiran berjarak sekitar 100 meter dari tempat tinggal mereka yang lama untuk membangun rumah baru.

Rumah warga ini ada yang sudah selesai dibangun, ada yang baru proses bangun dan ada yang sama sekali belum dimulai pembangunannya.

Adapun luas tanah dan bangunan milik masing-masing warga di kampung baru ini bervariasi, mulai dari 125 meter persegi, 150 meter persegi hingga 200 meter persegi.

Salah satu warga, Jangkung (50) mengatakan, warga sengaja membeli satu bidang tanah sawah sebagai tempat tinggal baru karena mereka tidak ingin berpisah dan keluar dari Desa Joton.

Baca juga: Warga Datangi Balai Desa Protes UGR Tol Kedri-Tulungagung Tak Sesuai Perjanjian: Bisa Tekor Saya

Mereka sudah menganggap warga satu dengan lainnya yang terimbas pembangunan Tol Solo-Jogja sebagai keluarga.

"Mungkin kita sudah nyaman dengan warga. Dari dulu, dari kecil. Dari nenek, dari kakek memang sudah bareng-bareng. Jadi warga patungan bayar lahan ini bareng-bareng," kata Jangkung, di Dusun Mampiran, Joton, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/5/2023).

Menurutnya, warga mulai membangun rumah di kampung baru sejak mereka menerima pembayaran uang ganti kerugian pembangunan jalan Tol Solo-Jogja sekitar tiga bulan lalu.

Jangkung mengatakan, pekarangan dan rumahnya yang terkena dampak jalan tol luasnya sekitar 680 meter persegi.

Dia mengaku hanya menerima uang pembayaran ganti kerugian sekitar Rp 2 miliar.

"Mulainya (pembangunan rumah) pencairan tahap pertama kira-kira tiga bulan," ungkapnya.

Dia menyampaikan ada 19 kepala keluarga (KK) yang membangun rumah di kampung baru Dusun Mampiran.

Termasuk mertua dan orangtuanya juga membangun rumah di lahan ini.

"Satu blok ini ada 19 KK. Mereka semua terkena dampak jalan tol," terang dia.

Baca juga: Viral, Pembangunan Tol Solo Jogja Korbankan Rumah Mewah Kades Pepe di Klaten, UGR Tak Sesuai Janji

Kepala Desa (Kades) Joton, Aris Gunawan mengatakan, warga Joton yang terkena dampak pembangunan jalan tol dan harus relokasi ke lokasi baru ada sekitar 90 kepala keluarga (KK).

Mereka berasal dari dua rukun tetangga (RT) yakni RT 005 Dukuh Desan Wetan dan RT 004 Dukuh Bladu.

Mereka sepakat membeli lokasi baru untuk dibangun rumah sebagai tempat tinggal.

"Kemarin itu ada satu kelompok itu dari warga RT 005 Desa Wetan bareng-bareng beli sawah dua petak. Kurang lebih luasannya 4.100 meter persegi," kata Aris, Selasa (30/5/2023).

Menurut Aris lahan sawah tersebut ditempati sekitar 29 KK.

Di pinggir lokasi tersebut juga ada warga yang ikut mendirikan tempat tinggal, kurang lebih ada delapan KK, yang terletak di Timur Dukuh Mampiran.

"Sebenarnya cuma geser deket kok (dari lokasi pembangunan jalan tol). Terus dibeli ramai-ramai untuk didirikan bangunan bersama-sama. Kurang lebih ada 29 KK," kata dia.

Kemudian warga lainnya juga membeli sawah di selatan Dukuh Desan Wetan dan barat Desa Mampiran sebagai lokasi baru untuk mereka didirikan rumah.

Ada sekitar 22 KK yang mendirikan bangunan rumah di lokasi ini.

Baca juga: Dibalik Target Perampungan Tol Solo-Jogja, Satu Desa di Klaten Harus Tinggal di Tenda

"Ini (warga) sudah mulai bangun di situ. Terus sebagian sisanya ada yang membeli pekarangan di tetangga desa cuma beda RT saja. Karena warga kami tidak pengin keluar dari Joton," ungkap Aris.

Menurut Aris sawah yang dibeli ramai-ramai oleh warga Desa Joton sebagai kampung baru masih berstatus zona hijau atau sawah lestari.

Warga terpaksa membeli sawah lestari karena panik setelah rumah mereka terkena dampak pembangunan jalan tol.

Lantaran ada yang menjual sawah dan tidak ingin jauh dari Desa Joton mereka ramai-ramai membeli sawah itu.

"Awalnya sudah saya sampaikan area untuk relokasi masih zona hijau. Jadi terkait nanti untuk pemecahan sertifikat kan ndak bisa. Monggo dirembuk dulu mending cari pekarangan yang luas kabun atau apa nanti dipetak-petak lebih enak. Cuma kendalanya kalau kebun itu agak jauh dari Joton. Mereka tidak mau keluar Joton. Apapun risikonya mereka tetap dibeli sawah yang masih zona hijau," katanya.

Baca juga: Ruas Tol Solo - Jogja Dibuka Fungsional saat Mudik Lebaran 2023, Berikut Rute dan Tarifnya

Meski demikian, kata Aris, Pemerintah Desa Joton akan berusaha membantu warga yang menempati lahan baru yang masih berstatus zona hijau tersebut.

Pihaknya juga berharap ada perlakuan khusus dari pemerintah terkait berubahan status sawah zona hijau menjadi kuning.

Dengan adanya perubahan status tersebut, diharapkan nantinya warga yang membeli tanah sawah sebagai kampung baru masing-masing memiliki sertifikat.

"Kalau memang nanti karena ini istilahnya terdampak proyek nasional semaksimal mungkin kalau bisa membantu. Kalau memang nanti ada perlakuan khusus terkait dengan zonasi (kita bantu) biar bisa dipecah-pecah (sertifikat tanahnya)," jelas Aris. (*)

Simak berita update TribunPriangan.com lainnya di : Google News