Gawat, Kondisi Keuangan Pemkab Pangandaran Tak Baik-baik Saja, THR ASN Belum Dibayar

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Wakil ketua DPRD Kabupaten pangandaran, Jalaludin buka-bukaan soal kondisi keuangan di pemerintah daerah (Pemda).

Bahwa, kondisi keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten pangandaran sedang tidak baik.

"Seperti, issue terkait pemutusan listrik dan jaringan internet di kantor DPRD Kabupaten pangandaran. Itu, sebenarnya benar," ujar Jalaludin kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Kabupaten Pangandaran beberapa hari ini.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Kabupaten pangandaran baru merasakan akibat dari kondisi keuangan.

"Kemarin-kemarin, saya juga sudah berdiskusi dengan tingkat DPRD untuk segera memanggil Pemda terkait penggunaan anggaran," katanya.

Supaya, Pemda Pangandaran atau pengguna anggaran menjelaskan kondisi keuangan sesungguhnya itu seperti apa.

Karena, seperti ada kewajiban pemerintah yang menurut perundang -undangan harus sudah ditunaikan tapi hingga saat ini belum bisa dibayarkan.

Contoh, pembayaran ADD ke Desa yang sejak hari ini sekitar lima bulan berjalan, itu baru terbayarkan dua bulan.

"Terus, THR ASN pun belum terbayarkan. Begitu juga termasuk kondisi keuangan ke sekretariatan DPRD yang ajuannya menurut DPA yang ada di DPRD dan selalu terealisasi kurang dari 30 persen," ucap Jalaludin.

Padahal, selama ini pihaknya selalu efesiensi pengajuan kegiatan dengan memilah yang sifatnya urgent dan mana yang tidak.

"Misalnya, DPRD mengajukan ganti uang (GU) dengan nominal Rp 1,1 miliar, itu hanya bisa direalisasikan oleh bagian keuangan di angka Rp 130 juta," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya harus mengajukan kembali dengan nominal sebesar Rp 1,5 miliar dan dapat direalisasikan hanya Rp 500 juta.

"Padahal, anggaran itu sudah disisir dengan membuat skala prioritas. Artinya, pemahaman kami ini ada persoalan di tata kelola keuangan di Pemda Pangandaran," kata Jalaludin.

Tentu, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi pihak DPRD Kabupaten Pangandaran.

Hal itu terjadi apakah sumber pendapatan yang sudah diestimasi dan sudah ditetapkan DPRD itu macet atau ada pergeseran peruntukan sesuai dengan yang ditetapkan di APBD?

"Harusnya, kita sudah analisa ketika penetapan APBD. Bagaimana perkirakan kemampuan pendapatan dan belanja. Jadi, kalaupun terjadi defisit itu tidak jomplang banget," ucapnya.

Dengan demikian, Jalaludin menilai ada sesuatu dibalik permasalahan keuangan di Pemda Pangandaran.

"Jadi, Pemda dituntut menjelaskan sejelas-jelasnya kondisi keuangan yang sebenarnya. Khususnya, terhadap masyarakat," kata Ia.(*)