Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Legislator Dapil Sumedang Ingatkan 4 Risiko

“Angka ini sangat besar di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan kebijakan pengetatan fiskal nasional. Pemerintah wajib menjelaskan sumber dan skema pendanaannya secara transparan,” kata TB Hasanuddin.

Risiko keempat berkaitan dengan keselarasan kebijakan internasional, khususnya dengan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TB Hasanuddin menegaskan Indonesia tidak boleh terjebak dalam mekanisme yang justru bertentangan dengan mandat dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel.

“Setiap langkah Indonesia harus tetap berada dalam koridor hukum dan resolusi PBB,” ujarnya.

TB Hasanuddin pun menutup pernyataannya dengan peringatan agar pemerintah tidak gegabah dalam melangkah.

“Niat baik untuk mendorong perdamaian jangan sampai justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa. Pemerintah harus bersikap cermat, terukur, dan transparan,” katanya. (*)
 

Baca juga: Bupati Herdiat Terbitkan Surat Edaran Ciamis Peduli Indonesia dan Palestina