Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Targetkan 100 Persen Cakupan MBG pada Februari 2026

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang menargetkan 100 persen cakupan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Februari 2026.

Komitmen akselerasi MBG ini sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Dalam rapat yang berlangsung Selasa (17/12/2025) itu, Bupati Dony menyebutkan, saat ini pelaksanaan MBG di Sumedang telah menjangkau sekitar 220 ribu penerima manfaat atau 61 persen dari total 365 ribu sasaran.

Baca juga: Jalan di Cimanggung Sumedang Nyaris 100 Persen Mulus, Bupati: Finalisasi Kirmir Tahun Depan

Untuk memenuhi cakupan 100 persen, Pemkab Sumedang telah mengusulkan tambahan dapur MBG dan menargetkan pemenuhan penuh pada Februari 2026.

“Ketika Program MBG ini tuntas, dampaknya sangat besar. Masalah kesehatan masyarakat bisa ditangani, dan pada saat yang sama ekonomi daerah ikut bergerak,” ujar Dony.

Dikatakan Bupati, hingga saat ini, Sumedang telah memiliki 114 dapur MBG.

Pemkab Sumedang terus mendorong penambahan dapur agar sejalan dengan peningkatan jumlah penerima manfaat.

Selain kuantitas, lanjut bupati, Pemkab Sumedang juga menaruh perhatian besar pada aspek kualitas dan keamanan pangan.

Dari 86 dapur yang wajib sertifikasi, sebanyak 47 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan sisanya terus dikawal oleh tim kesehatan daerah.

“Percepatan SLHS menjadi prioritas agar makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan sesuai standar gizi,” katanya.

Selain itu, Bupati Dony juga menegaskan, Pemkab Sumedang mendorong terhadap pemenuhan bahan pangan MBG bersumber dari pertanian dan peternakan lokal, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Kami ingin rantai pasoknya jelas dan terukur. Karena itu kami mendorong pembentukan Satgas MBG Daerah untuk menyusun roadmap pasokan, dari kebutuhan dapur hingga ketersediaan bahan pangan lokal,” jelasnya.

Ia menilai, pendekatan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat agar Program MBG menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan hanya program konsumsi.