Legislatif Sumedang Desak Pengawasan Reklamasi di Gunung Geulis Secara Digital

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Anggota Komisi II DPRD Sumedang Asep Sumaryana menilai pemerintah harusnya mampu melakukan pengawasan lebih modern, terlebih Pemkab Sumedang mengusung konsep “Jatinangor City of Knowledge” yang identik dengan penggunaan teknologi canggih dalam tata kelola daerah di wilayah Jatinangor. 

“Di lahan kritis yang wajib reklamasi itu harus ada pengawasan. Katanya Jatinangor City of Knowledge. Awasi dong reklamasi, termasuk pohon-pohon yang baru ditanam dengan teknologi canggih GIS,” tuturnya kepada TribunJabar.id, Jumat (12/12/2025). 

Ia mengatakan pengawasan tidak boleh sekadar seremoni. Apa yang dikatakan Asep, merujuk pada apa yang dia lihat ketika menghadiri penanaman pohon bersama Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan unsur forkopimda di eks galian milik PT RK di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Lahan itu sangat gersang dan bekas eksploitasi batu di mana-mana, tidak ditata kembali. 

“City of Knowledge itu pengawasannya harus digital, jangan launching saja. Pakai GIS, pakai satelit. Kan Bupati punya tuh command center. Harusnya setiap hari bisa dilihat. Di mana yang ditanam, berapa, tumbuh atau tidak. Bisa dipantau bulanan, bahkan harian,” ujarnya.

Asep berharap penggunaan teknologi seperti GIS (Geographic Information System) dan pemantauan berbasis citra satelit dapat membuat Pemkab Sumedang lebih akurat dalam melihat perkembangan reklamasi, sekaligus menekan potensi manipulasi laporan oleh pihak manapun. 

Baca juga: Anggota Dewan Sumedang Ingatkan Perusahaan Tambang di Gunung Geulis untuk Rekmalasi

Selain itu, ia mengingatkan kembali bahwa reklamasi bukan hanya kewajiban teknis, tetapi upaya penting untuk mencegah bencana lingkungan seperti longsor atau dampak buruk badai siklon, yang dapat memperparah kondisi di kawasan perbukitan Sumedang.

Perusahaan Pun Diingatkan

Anggota Komisi II DPRD Sumedang, Asep Sumaryana menyoroti aktivitas tambang di wilayahnya yang dinilai mengabaikan kewajiban reklamasi pasca-eksploitasi. 

Ia menegaskan, perusahaan tambang wajib menata kembali lahan bekas galian agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Asep mengatakan, banyak lokasi bekas tambang di Sumedang kini masuk kategori lahan kritis hingga sangat kritis akibat tidak direhabilitasi. Ia mencontohkan kawasan di bawah Gunung Geulis, Jatinangor, yang terlihat ditanami palawija, namun tanpa vegetasi pohon tahunan.

Hal ini, terlihat oleh Asep ketika menghadiri penanaman pohon bersama Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan unsur forkopimda di eks galian milik PT Ria Kencana Putra (RKP) di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Lahan itu sangat gersang dan bekas eksploitasi batu di mana-mana, tidak ditata kembali. 

“Memang ada tanam-tanaman, tapi nanti juga akan dipreteli. Tidak ada vegetasi pohon tahunan. Kemiringannya lebih dari 30 persen, jadi penuh lahan kritis, termasuk lahan yang dikuasai IPDN yang luasnya ratusan hektare,” kata Asep Sumaryana kepada Tribun Jabar, Jumat (12/12/2025). 

Baca juga: 2 Kebijakan Bupati Sumedang Moratorium Perumahan di Gunung Gayung Bersambut dengan Kebijakan KDM

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut kondisi ini bagian dari persoalan besar di Jawa Barat. Berdasarkan data yang ia ungkapkan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan lahan kritis terluas di Indonesia, mencapai 432.400 hektare.

Situasi itu, menurutnya, turut menjadi dasar kebijakan moratorium pembangunan perumahan di Sumedang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat karakter wilayah Sumedang yang berbukit. Ia menambahkan, dari arah Rancaekek, kerusakan bentang alam sudah tampak jelas dan mengkhawatirkan.