Ketua DPRD Pangandaran Soroti Pengelolaan Sampah Belum Optimal, Pemda Diminta Segera Buat Roadmap

Ringkasan Berita:

• DPRD Pangandaran soroti sampah menumpuk di Pantai Pangandaran usai lonjakan wisatawan saat Lebaran 2026.
• Volume sampah naik signifikan, didominasi aktivitas pedagang dan wisatawan.
• DPRD dorong roadmap dan sistem kelola terpadu, tak lagi sekadar kumpul-angkut-buang.

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.

Terutama pasca lonjakan kunjungan wisatawan saat libur Lebaran 2026 di kawasan Pantai Pangandaran.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan pihaknya menemukan masih banyak tumpukan sampah berasal dari aktivitas wisatawan maupun pedagang.

"Kami melihat langsung kondisi sampah yang cukup banyak. Ada yang dibuang oleh wisatawan, namun sebagian besar berasal dari aktivitas pedagang," ujar Asep kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Selasa (31/3/2026) siang.

Menurutnya, peningkatan jumlah wisatawan selama libur Lebaran tahun ini berdampak signifikan terhadap volume sampah. 

Baca juga: Sampah di Pantai Pangandaran Naik 35 Persen Selama Libur Lebaran 2026

Lonjakan kunjungan itu bahkan disebut lebih tinggi dibandingkan periode libur lebaran pada tahun sebelumnya."Banyaknya wisatawan sebanding dengan peningkatan volume sampah," katanya.

Jika melihat kondisi itu, tentu harus ada langkah serius dari pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah. 

Ia mendorong Pemkab Pangandaran segera menyusun rencana induk atau roadmap pengelolaan sampah yang komprehensif.

"Pemerintah daerah harus segera membuat strategi dan roadmap pengelolaan sampah yang jelas," ucap Asep.

Asep pun menyoroti metode pengelolaan sampah yang saat ini masih menggunakan pola kumpul, angkut, dan buang tanpa proses pemilahan maupun pengolahan.

"Yang dilakukan saat ini masih sebatas kumpul, angkut, dan buang. Tak ada pemilahan, tidak ada pengelolaan lanjutan," ujarnya.

Baca juga: Bupati Citra Optimistis Retribusi Wisata Pangandaran Melampaui Target, Kini Baru Rp 9 Miliar Lebih

Padahal, pemerintah pusat telah melarang sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.

Kebijakan itu tentu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah sebagai prioritas daerah.