Jaga Kesehatan Keuangan ASN, BPR BKPD Pangandaran Gelar Sosialisasi

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Pangandaran melakukan sosialisasi peningkatan kualitas bagi pelayanan keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. 

Kegiatan itu berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Pangandaran, Senin (24/11/2025).

Sosialisasi itu diikuti para Bendahara Pengeluaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai memiliki peran strategis dalam proses administrasi pemotongan penghasilan ASN serta penyaluran angsuran kredit melalui kerja sama antara BPR BKPD dan pemerintah daerah.

Direktur BPR BKPD Pangandaran, Ria Pria Santika, mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prosedur dan tanggung jawab.

Baca juga: Hadapi Libur Nataru, Pengelola Hotel di Pangandaran Diimbau Tidak Menaikkan Harga yang Luar Biasa

Termasuk, alur kerja Standing Instruction yaitu instruksi tetap terkait pemotongan angsuran kredit bagi PNS yang menjadi debitur bank tersebut.

"Melalui mekanisme ini, pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan secara otomatis melalui bendahara, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan memberikan kenyamanan bagi ASN yang melakukan pinjaman," ujar Ria kepada Tribun Jabar di Pangandaran, Senin (24/11/2025) siang.

Menurutnya, mekanisme Standing Instruction tidak hanya mempermudah sistem pembayaran tapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan keuangan para ASN. 

Baca juga: Jembatan Sodongkopo Baru Dibangun 75 Persen, Tidak Akan Selesai Saat Nataru

Dalam prosesnya, bendahara bertugas memastikan ketepatan data, nominal potongan, serta ketertiban administrasi agar tidak terjadi selisih antara catatan pemotongan dan data milik bank.

Selain pemaparan teknis, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi antara BPR BKPD dan para bendahara OPD terkait pembaruan data penghasilan, perubahan nominal angsuran, serta prosedur ketika pegawai memasuki masa pensiun atau mengalami mutasi.

"Kami komitmen untuk terus meningkatkan komunikasi dengan bendahara OPD agar layanan kredit bagi ASN dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel," katanya.

Ia berharap, sinergi antara perbankan daerah dan pemerintah daerah dapat semakin memperkuat ekosistem finansial yang sehat, khususnya bagi aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

"Ke depan, kita harap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala agar pemahaman dan koordinasi semakin matang, sehingga potensi hambatan dalam pelaksanaan Standing Instruction dapat diminimalisir," ucap Ria.

Baca juga: Bupati Pangandaran Citra Pitriyami Bersih-bersih Pantai Karapyak