22 Desa di 6 Kecamatan di Pangandaran Berisiko Tsunami, Ini Antisipasi BPBD

Sebanyak 22 desa di 6 Kecamatan di Pangandaran berisiko terkena Tsunami, ini antisipasi dari BPBD

Editor: ferri amiril
istimewa
BANJIR - Kondisi banjir rob merendam badan Jalan Provinsi dan pemukiman di dusun Majingklak, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran pada Minggu 9 November 2025 pagi. 

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna


TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Sebanyak 22 desa di 6 Kecamatan di Pangandaran berisiko terkena Tsunami.

Di balik keindahan pantai yang eksotis, Kabupaten Pangandaran menyimpan potensi ancaman bencana alam yang patut diwaspadai. 

Berdasarkan pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran, tercatat sedikitnya 22 desa di enam kecamatan masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap bencana gempa bumi dan Tsunami.

Desa-desa tersebut tersebar di Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak

Kepala Pelaksana BPBD Pangandaran, Untung Saeful Rokhman, mengatakan, sebagian wilayah pesisir di kabupaten ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap Tsunami. Sehingga, upaya mitigasi menjadi prioritas utama.

"Beberapa desa di wilayah Kabupaten Pangandaran memang memiliki potensi rawan Tsunami. Karena itu, kami terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat," ujar Untung kepada sejumlah wartawan di Grand Pangandaran tidak lama ini.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD sudah mengoperasikan sistem peringatan dini tsunami (Early Warning System/EWS) di lima titik strategis, termasuk di Kantor Telkom, kantor kecamatan, dan Bojongsalawe.

Untuk memastikan alat tersebut berfungsi optimal, BPBD rutin melakukan uji coba EWS setiap tanggal 26 setiap bulannya dengan membunyikan sirene peringatan sebagai simulasi peringatan dini.

Meski demikian, beberapa kawasan wisata populer seperti Batukaras, Legokjawa, dan Madasari diketahui belum dilengkapi dengan sistem EWS.

"Wilayah-wilayah itu menjadi perhatian khusus kami. Pengadaan EWS di lokasi itu menjadi PR BPBD agar seluruh kawasan rawan Tsunami memiliki sistem peringatan dini," ucap Untung.

Selain BPBD, pihak kepolisian pun turut aktif dalam mempersiapkan langkah-langkah menghadapi potensi bencana

"Ya, termasuk melakukan pelatihan dan koordinasi dengan masyarakat di daerah pesisir," ujarnya.(*)

Sumber: Tribun Priangan
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved