Nasib Perangkat Desa di Pangandaran, Penjaga Ujung Negeri yang Kini Terlupakan

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Di balik senyapnya jalan-jalan desa dan kesederhanaan kantor balai yang berdiri di tengah perkampungan, ada sosok-sosok yang bekerja tanpa banyak sorotan. 

Mereka bukan pejabat tinggi, bukan pula ASN dengan tunjangan tetap. Mereka adalah perangkat desa ujung tombak pembangunan di akar rumput yang perannya vital namun kerap terabaikan.

Di Kabupaten Pangandaran sendiri, ada sebuah cerita perjuangan perangkat desa menjadi potret realitas yang menyentuh. 

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran, Dede Wahyu, menceritakan kerasnya hidup sebagai perangkat desa di tengah ekspektasi tinggi masyarakat dan minimnya jaminan negara.

"Kalau bicara pengabdian, kami sudah lakukan. Tapi sampai kapan pengabdian itu bisa bertahan kalau anak butuh biaya sekolah, cicilan menumpuk, dan gaji tak cukup untuk dapur tetap ngebul?" ujar Dede kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Senin (8/9/2025) pagi.

Menurut Dede, rata-rata perangkat desa di Pangandaran masih menerima penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Padahal, kata Ia, tanggung jawab perangkat desa tidak kalah dari ASN. Bahkan seringkali lebih kompleks karena bersinggungan langsung dengan masyarakat setiap hari.

"Kami bukan PNS. Tidak punya jaminan kesehatan yang layak, apalagi pensiun. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keberlangsungan hidup kami dan keluarga," katanya.

Tidak jarang, lanjut Ia, banyak perangkat desa harus mencari pekerjaan sampingan menjadi sopir ojek, berdagang kecil-kecilan, atau bekerja serabutan di luar jam kantor. 

Akibatnya, tugas utama sebagai pelayan masyarakat pun terganggu. Karena, fokus akan terpecah dan akan konsistensi luntur.

"Bukan karena malas, tapi karena kebutuhan. Bayangkan, bagaimana kami bisa menyusun program pembangunan yang baik kalau kami sendiri sedang bertahan hidup?" ucap Dede.

Ironisnya, di tengah sorotan terhadap dana desa dan kasus penyalahgunaannya, justru mayoritas perangkat desa adalah pekerja keras yang bekerja dalam sunyi. 

"Oknum memang ada, tapi tidak bisa kami semua digeneralisasi. Sebagian besar perangkat desa adalah orang-orang yang jujur dan tulus, tapi kondisi hidup memaksa mereka dalam keterbatasan," ujarnya.

Menurut Dede, di era otonomi desa dan percepatan pembangunan, peran perangkat desa tentu sangat strategis. 

Jadi, perangkat desa tidak hanya mengelola administrasi tapi menjadi motor penggerak berbagai program nasional mulai dari BLT, pembangunan infrastruktur, hingga program kesehatan dan pendidikan.

Namun kenyataannya, kesejahteraan mereka jauh dari kata layak."Negara ini lahir dari desa. Jika desa kuat, Indonesia juga kuat. Tapi bagaimana mau kuat, kalau fondasi manusianya rapuh?" kata Dede.(*)