Ternyata Ini Penyebab Jika SK PPPK Paruh Waktu 2025 Belum Diterbitkan Instansi

TRIBUNPRIANGAN.COM – Tribuners, seperti yang kita ketahui bersama, jika saat ini para peserta atau honorer sudah bisa melakukan pengecekan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2025.

Namun tak sedikit para honorer atau peserta yang masih mengeluhkan jika Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang sampai saat ini belum saja diterbitkan.

Meskipun, ada sebagian daerah yang kini sudah memberikan SK pada para PPPK paruh waktu 2025, namun tak sedikit juga para honorer yang sampai hari ini masih terus menunggu ketidakpastian kapan SK akan diterbitkan.

Dengan adanya hal ini, banyak para honorer yang bertanya-tanya, kapan sebetulnya SK PPPK paruh waktu diterbitkan?

Atau kenapa sampai hari ini SK PPPK paruh waktu belum juga terbit?

Baca juga: Perkiraan Pencairan Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu 2025, Catat Segera Tanggalnya!

Baca juga: Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Untuk Jabatan Tenaga Sanitasi Lingkungan

Penyebab SK PPPK Paruh Waktu Belum Terbit

Nah Tribuners, tentunya ada banyak honorer atau mungkin salah satu dari kamu yang tengah mengalami hal semacam ini, yaitu SK PPPK paruh waktu 2025 belum terbit.

Sebagai informasi, jika SK PPPK paruh waktu menjadi dasar hukum status kepegawaian. 

Tanpa adanya SK, peserta tidak bisa menerima gaji maupun tunjangan. Selain itu, mereka belum tercatat dalam sistem administrasi BKN.

Baca juga: Besaran Gaji Jabatan Tenaga Sanitasi Lingkungan PPPK Paruh Waktu 2025

Nomor Induk PPPK dijadwalkan selesai akhir September 2025. Namun hingga pertengahan Oktober, prosesnya masih belum rampung. Beberapa wilayah bahkan belum mencapai tahap akhir penetapan NI.

Terkait hal ini, khusus dari BKN regional secara rutin selalu menyampaikan perkembangan lewat media sosialnya. 

Update ini menjadi rujukan bagi peserta yang menanti kepastian. Meski begitu, belum semua daerah menunjukkan progres yang sama.

Baca juga: Berapa Jam Kerja PPPK Paruh Waktu 2025 Per Harinya? Begini Aturannya, Jangan Sampai Salah!

Salah satu yang jadi penyebab adanya keterlambatan adalah verifikasi data. 

Data seperti nama, jabatan, dan formasi harus sesuai di semua sistem. Kesalahan kecil saja bisa membuat proses tertunda.

Selain itu, instansi juga harus mengajukan usulan resmi ke BKN setelah data diverifikasi. Tanpa pengajuan ini, penetapan NI tidak bisa dilakukan. Hal ini menjadi salah satu titik lambat dalam alur birokrasi.

Baca juga: 4 Kekurangan PPPK Paruh Waktu Dibanding PPPK Penuh Waktu, Benarkah Tunjangan Terbatas?