Cara Atasi Bansos PKH dan BPNT yang Belum Masuk ke ATM

TRIBUNPRIANGAN.COM - Berbagai program pemerintah hingga detik ini masih terus berlangsung, salah satunya adalah Bantuan Sosial (Bansos) periode 2025.

Seperti yang diketahui, pemberian Bantuan Sosial (Bansos) jadi bagian paten dalam sistem kerja Kepemerintahan yang tidak pernah terlewatkan setiap bulan dalam tahun berjalan, termasuk pada pergantian bulan Oktober 2025 ini.

Namun diakhit minggu ketiga dalam kalender bulan ke-10 ini masyarakat pun tak jarang mengalami kendala pencairan yang harusnya sudah bisa mendapat bansos pada minggu-minggu sebelumnya.

Masalah tersebut seperti ATM yang bermasalah, data yang belum diperbaharui, tidak termasuk keluarga penerima bantuan yang berhak menerima bansos.

Lantas seperti apa cara atasinya?

Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos di Akhir Oktober 2025, Lengkap List yang Diperpanjang Hingga November

Cara Mengatasi Kendala Pencairan

1.Cek Status di DTSEN / Cek Bansos

• Gunakan situs cekbansos.kemensos.go.id
   atau aplikasi Cek Bansos resmi.
• Pastikan nama kamu masih terdaftar aktif sebagai penerima PKH/BPNT tahap ini.

2. Pantau Status di Bank Penyalur

• Jika status di sistem muncul “SI (Standing Instruction)”, artinya dana sedang dalam proses pencairan otomatis.
• Kalau status kosong atau tidak aktif, segera hubungi pendamping PKH atau kantor desa/kelurahan.

3. Hubungi Pendamping PKH atau Dinas Sosial

Pendamping akan mengecek apakah ada kendala teknis, misalnya kartu KKS yang bermasalah, data ganda, atau rekening bermasalah.

4. Pastikan Kartu KKS Aktif

Kadang pencairan gagal karena kartu KKS nonaktif atau lama tidak digunakan. Pastikan kartu masih aktif di bank penyalur.

5. Sabar Menunggu Tahap Bertahap

Pencairan bisa berlangsung hingga minggu ketiga bahkan akhir bulan. Jadi jika minggu pertama dan kedua belum cair, peluang masih terbuka di tahap selanjutnya.

Cara Cek Penerima Bansos di Akhir Oktober 2025

Adapun hingga akhir Oktober 2025 ini, tercatat masih ada beberapa bansos yang masih dalam tahap penyaluran.

Disamping itu, layakanya penyaluran pada bantuan-bantuan lainnya, yang tidak mewajibkan seluruh KPM untuk mendapatkan kedua bansos ini.